Skip to toolbar

Membaca-ulang Poskolonialisme: Konsep, Kritik, dan Dialog Teoretis dalam Kajian Poskolonial

Ikwan Setiawan

Artikel ini saya sarikan dari beberapa subbab “Bab II Kerangka Teoretis dan Metodologis” disertasi saya dengan judul Membuka Layar Impian: Budaya Poskolonial dalam Film Indonesia era 2000-an yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan/analisis data di bawah bimbingan Prof. Dr. Faruk (promotor) dan Dr. Budiawan (ko-promotor).

Sebuah Awal(-an)

…kajian poskolonial, terlepas dari ambiguitas objek kajiannya…seperti halnya setiap wacana revisioner lainnya, ia menjadi melankolis terkait kekuasaan barunya dan inkorporasinya ke dalam institusi pendidikan tinggi. Kondisi melankolis ini berasal bukan hanya dari keprihatinan para pakar poskolonial bahwa melembagakan kritik imperialisme bisa mengubahnya menjadi berdamai, tetapi juga dari beberapa faktor penting lainnya, seperti tempat mereka berbicara (Negara Dunia Pertama, yang mengimplikasikan mereka dalam problematika neo-kolonialisme), kriteria mereka terhadap legitimasi-diri politik (yakni, ketidakmungkinan untuk merepresentasikan Dunia Ketiga sebagai pendukung anti-imperialis, terutama dalam menghadapi kemunduran sosialisme), serta ketidakberanjakan mereka sebagai kekuatan oposisional positif bagi perubahan kurikulum di dalam perguruan-perguruan tinggi (Amerika dan Inggris)…Melankolia poskolonialisme juga berasal dari fakta bahwa saat ini, ia menghadapi kritik besar dari dalam yang menyerang legitimasi awal dan keberlansungan politisnya (Sheshadri-Crooks, 2005: 145-146)

 

Sebagai sebuah kajian, poskolonialisme merupakan proyek menjadi di mana beragam perspektif teoretis terkait kondisi psiko-kultural masyarakat pascakolonial bersaling-silang—mengkritik dan melengkapi—untuk menjadikannya sebuah disiplin ilmu, meskipun proyek tersebut seringkali diwarnai dengan “suara-suara anti-disiplin”. Ke-anti-disiplin-an poskolonialisme, seperti halnya cultural studies, merupakan sebuah perjuangan untuk meramu, mendialogkan, menyandingkan, dan mereformulasikan beberapa karakteristik kajian—khususnya Marxisme dan pos-strukturalisme—untuk kemudian mendudukkannya sebagai sebuah disiplin yang bisa diterima dalam ranah akademis. Dengan rumus itulah, kajian poskolonial meraih populeritas yang fenomenal di institusi-institusi akademis elit di Amerika Serikat dan Eropa.

Masuknya poskolonialisme sebagai bidang kajian di institusi-institusi akademis Negara Pertama itulah yang menyebabkan—seperti diutarakan oleh Sheshadri-Crooks dalam kutipan di atas—sebuah melakolia, “kemurungan akademis”. Kemurungan itu lahir karena para pemikir poskolonial menjadi tampak berdamai dengan kekuatan yang selama ini dikritisi dan dibongkar—neo-imperialisme dan neo-kolonialisme. Selain itu, realitas ambruknya sosialisme-Marxian di Dunia Ketiga yang telah masuk ke dalam permainan neoliberalisme, menjadikan poskolonialisme kehilangan salah satu fondasi diskursifnya. Semua kondisi itulah yang melahirkan kritik bertubi-tubi yang dilancarkan para pemikir poskolonial revisionis yang menuduh para pemikir poskolonial di perguruan tinggi elit negara-negara maju telah kehilangan sense of critical karena melupakan realitas peradaban pasar dan lebih asyik bermain-main dengan dalil-dalil subversif berbasis kajian teks/narasi.

Alih-alih melarutkan diri dalam perdebatan di antara dua kubu yang sama-sama berasal dari dalam poskolonialisme, dalam artikel ini saya lebih memilih untuk membaca-ulang perdebatan di antara mereka. Apa yang saya maksud dengan membaca-ulang adalah mengungkap kelemahan masing-masing perspektif dan menemukan “jembatan penghubung” di antara mereka untuk kemudian memformulasi sintesis baru yang berasal dari pertarungan beragam tesis dan anti-tesis yang ada. Saya menyadari bahwa “keterbatasan halaman” akan menghasilkan pembacaan-pembacaan yang kurang detil. Paling tidak, saya akan menawarkan beberapa konsep umum tentang pembacaan-ulang poskolonialisme yang—saya harapkan—bisa menginspirasi munculnya proses pembacaan-ulang secara ajeg dan lebih terperinci. Bagi saya pribadi, hanya dengan pembacaan-ulang itulah, poskolonialisme bisa menjadi disiplin yang semakin sadar terhadap kehadiran kuasa-kuasa baru dalam kehidupan masyarakat pascakolonial, tanpa harus meninggalkan pembacaan tekstual dan kontekstual—narasi dan ekonomi-politik.

 

Titik Berangkat: Kolonialisme dan Poskolonialitas

Kolonialisme dan efek-efek diskursifnya dalam kehidupan sehari-hari dan budaya masyarakat pascakolonial (poskolonialitas) merupakan inti tematik dalam poskolonialisme. Pada perkembangan awal, pendekatan Marxisme[1]—termasuk di dalamnya teori hegemonik Gramscian[2]—dan post-strukturalisme wacana Foucauldian[3] lebih banyak digunakan oleh para pemikir kajian poskolonial. Dengan kedua pendekatan tersebut, proyek politis-akademis poskolonialisme dikerjakan untuk membongkar geneaologi kolonialisme. Manusia-manusia Eropa berbasis filsafat Pencerahan berusaha menguji kebenaran dalil “aku berpikir maka aku ada”-nya Descartes[4] di wilayah-wilayah asing, Afrika dan Asia yang berlanjut dengan penaklukan manusia dan sumberdaya alam mereka untuk kepentingan revolusi industri. Artinya, sejak awal kolonialisme memang berkembang melalui ‘percumbuan manis’ beragam situs yang memunculkan endapan ideologis dan efek diskursif bagi masyarakat terjajah dan eks-terjajah sampai dengan hari ini.

Kolonialisme dibangun melalui praktik politik, militer, ekonomi, dan kultural (pendidikan/pengetahuan, agama, bahasa, sastra, dan budaya) untuk menaklukkan, menguasai, dan mengeksploitasi sebuah wilayah beserta potensi sumberdaya alam dan masyarakatnya (Gillen & Ghosh, 2007: 14)—sebuah matrik kuasa kolonial (Mignolo & Tlostanova, 2008). Proyek kultural kolonialisme berbasis formasi diskursif modernitas menempatkan pihak penjajah pada posisi “superior/ordinat” dan pihak terjajah pada posisi “inferior/subordinat”. Keunggulan Barat (rasional, berpendidikan, beragama, beradab, dan modern) seolah mendapatkan pembenarannya ketika dipertentangkan secara biner dengan stereotipisasi Timur (terbelakang, kanibal, tidak bependidikan, mistis, eksotis, dan tidak beragama) melalui anggitan dan mobilisasi makna ideologis dalam catatan perjalanan, karya sastra, pameran etnografis, buku antroplogi, maupun pendidikan, sehingga kolonialisme mendapatkan alasan pembenaran atas nama “misi pemberadaban” (Said, 1978, 1994; Slemon, 1995; Célestin, 1996; Weaver-Hightower, 2007; Brantlinger, 2009; Pennycook, 1998).

Kolonialisme tidak hanya berimplikasi pada persoalan politik dan ekonomi, tetapi juga wilayah psiko-kultural-ideologis di mana subjek-subjek terjajah tidak merdeka untuk mengkonsepsi subjektivitas berdasarkan kekuatan kultural sendiri. Mereka dikonsepsikan sebagai tabula rasa atau anak-anak kecil yang harus dituntun dan diajari untuk menjadi modern dengan peradaban Barat (Aschroft, 2001: 36-52). Setiap hari masyarakat terjajah “dipandang” secara stereotip oleh penjajah sebagai pemalas serta pencuri, sehingga mereka mengalami kekerasan ideologis dan rasis yang seringkali memunculkan inferioritas psikis (Memmi, 1975: 79-89). Sebaliknya, masyarakat terjajah secara ajeg “memandang” kecantikan/ketampanan orang-orang Eropa dengan kulit putih yang seolah ‘diberkahi’ kepandaian dan kehidupan modern, sehingga muncul “ketidaksadaran kolektif” untuk bermimpi dan meniru keunggulan mereka (Fanon, 2008: 74). Meskipun demikian, mereka juga tidak bisa sepenuhnya meninggalkan pengetahuan kultural-lokal. Akibatnya, subjek terjajah mengalami permasalahan psikis dalam mengkonsepsikan subjektivitas karena selalu berada dalam ambivalensi antara tradisionalisme dan modernisme yang seringkali menghadirkan dualitas tragis atau kegandaan psikis (Mbebe, 2001: 12; Quayson, 2000: 16-17).

Subjektivitas yang dikonsepsikan dari kegandaan dan ambivalensi kultural menjadi karakteristik utama masyarakat pascakolonial—poskolonialitas. Hasrat untuk menikmati kemerdekaan, nyatanya, bukan berarti menghapus semua pengaruh diskursif kolonialisme. Masih kuatnya endapan ideologis terhadap pesona modernitas, menjadikan para founding fathers negara pascakolonial meng-copy sistem kenegaraan—baik hukum, politik, maupun ekonomi—yang berasal dari Barat (Baxi, 2005; Venn, 2006: 69). Bahkan, nasionalisme anti-kolonial yang diharapkan mampu menyembuhkan luka kolonialisme melalui partisipasi penuh dan sejajar warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ternyata memunculkan kembali sistem dan praktik kolonial berupa penindasan melalui mesin birokrasi yang mentransfer model penjajah (Leela Gandhi, 1998: 111 & 118-119). Nasionalisme pascakolonial yang semestinya bisa menjadi ideologi kolektif untuk membuat bangsa semakin berdaya, nyatanya, kembali terdominasi oleh pemikiran dan praktik nasionalis yang mengulangi wacana kolonial, karena kekurang siapan para elit politik untuk memformulasikan siasat dan strategi yang mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan dalam kehidupan masyarakat (Chatterjee (1993: 41-51).

Pengaruh ideologis Barat dan modernitas tentu sangat sulit dihilangkan, karena secara diskursif sudah menguasai pikiran masyarakat pascakolonial. Di tengah-tengah kemerdekaan secara administratif-politis, mereka tetap berada dalam kuasa kultural Barat yang mewujud sebagai impian untuk merasakan modernitas. Akibatnya, kampanye untuk memperkuat kesadaran dan budaya nasional oleh elit-elit politik tidak mampu memperkuat subjektivitas pascakolonial yang lebih berdaya dan mandiri (Fanon, 1963: 148-149 & 233), sangat sulit terwujud karena keutamaan modernitas menyebar dalam berbagai macam formasi diskursif; dari kurikulum pendidikan, sistem pertanian, industri budaya, maupun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga membatasi pemahaman dan visi subjek pascakolonial dalam arahan modernitas (Venn, 2000: 49). Keinginan untuk meniru dan menjadi Barat (oksidentalisme) semakin menguat dalam diri masyarakat pascakolonial ketika representasi-representasi yang ada dalam media dan produk industri budaya lebih banyak memobilisasi makna-makna ideologis modernitas. Dalam kuasa diskursif pengetahuan modern itulah masyarakat pascakolonial terus bermimpi untuk merasakan proyek-proyek modernitas (Canclini (1995: 12-13)—emansipasi-sekulerisasi-rasionalisasi, ekspansi terhadap kekayaan alam (untuk kepentingan produksi, sirkulasi, dan konsumsi), renovasi dalam aspek pengetahuan dan kapitalisme, dan demokratisasi—yang menjanjikan beragam wacana dan praktik perbaikan serta pencerahan bagi kemajuan setiap manusia dan bangsa melalui , seperti yang dijanjikan proyek Abad Pencerahan (Venn, 2006: 55).

Namun, kuasa oksidentalisme tidak berarti bisa menundukkan sepenuhnya masyarakat pascakolonial. Bagaimanapun juga, mereka adalah subjek-subjek yang masih terikat oleh lokalitas masing-masing. Idealnya mereka masih bisa dan mampu menyiasati kuatnya pengaruh kolonialisme dalam aspek modernitas kultural. Keyakinan terhadap kemampuan bersiasat itulah yang mendorong Bhabha memunculkan beberapa konsep seperti mimiki, pengejekan, ambivalensi, keberantaraan, dan hibriditas yang dirangkum dalam bukunya The Location of Culture (1994). Bhabha menjelaskan bahwa subjek kolonial/pascakolonial mengalami ambivalensi kultural—mencintai sekaligus membenci budaya kolonial—sehingga mereka bisa melakukan mimikri sekaligus pengejekan (mockery) terhadap budaya kolonial karena menghasilkan kegandaan kultural (meniru tetapi tidak sepenuhnya) yang mengganggu dan menyebabkan ketidakmapanan kuasa kolonial (1994: 82). Dengan prinsip peniruan-pengejekan ini, oposisi biner yang menjadi basis kolonialisme dilampaui dan diganggu melalui siasat-siasat kultural di ruang antara oleh subjek kolonial/pascakolonial yang menghasilkan hibriditas kultural. Hibriditas kultural berpotensi untuk mensubversi kuasa kolonial/pengaruh ideologis kolonialisme dan efek-efek poskolonialnya, karena subjek seolah-olah mengakui kuasa dengan meniru, tetapi sebenarnya mengejek karena meniru itu tidak pernah sempurna (1994: 112-115).

Hibriditas mempunyai fungsi politiko-kultural sebagai usaha untuk mengkontestasi budaya dominan melalui “operasi ganda yang ganjil”, yakni percampuran elemen-elemen kultural dari budaya dominan (Barat/modern) dan budaya lokal yang semula saling berkonflik menjadi struktur-struktur baru dalam produksi kultural yang diulangi secara terus-menerus; sebuah repetisi struktural (Young, 1995: 23-25). Siasat hibriditas, dengan demikian, bisa menjadi alat untuk menarasikan diri dan budaya lokal di tengah-tengah operasi kuasa budaya modern, sehingga masyarakat pascakolonial bisa survive dan tidak menyerah sepenuhnya terhadap kuasa modernitas dan Barat; sebuah usaha subversif di tengah-tengah poskolonialitas (Huddart, 2007). Konsep-konsep yang ditelorkan Bhabha segera mendapat respons akademis yang luar biasa dari para pemikir poskolonial lainnya karena dianggap sebagai perspektif yang tepat untuk memandang subjek pascakolonial yang memang tidak bisa dikerangkai sebagai subjek yang selalu diam, tanpa bisa berbuat apa-apa—proyek politiko-kultural-akademis poskolonialisme (Loomba, 1998; López, 2001; Young, 2003; Huggan, 2008: 6; Ahluwalia, 2002: 196-197; Krishna, 2009).

Salah satu pengaruh perspektif Bhabhaian dalam formasi diskursif kajian poskolonial adalah kritik terhadap pemikiran esensialisme identitas kultural.[5] Idealisasi terhadap esensialisme identitas kultural di masa kini merupakan kemustahilan karena budaya berada dalam “proses yang terus menjadi” (Hall, 1990: 223-25). Percepatan teknologi informasi-komunikasi dan massifikasi industri budaya di level nasional yang lebih menekankan makna modernitas menjadi salah satu faktor sulitnya menganggit identitas kultural secara esensialis (Pieterse, 2001: 222; Glynn & Tyson, 2007; McMillin, 2001). Ketika subjek-subjek pascakolonial bisa memahami secara kritis karakteristik budaya modern dan lokal, maka hibridisasi kultural yang mereka lakukan bisa berfungsi strategis untuk memunculkan kreativitas-kreativitas baru yang melampaui batas-batas kultural sehingga bisa menjadi budaya baru yang berkembang secara dinamis, tanpa harus kehilangan karakter lokalnya. Dinamisasi budaya hibrid pada masyarakat pascakolonial menjadi mungkin ketika mereka secara sadar dan kritis melakukan penyerapan terhadap budaya global dan mensintesakannya dengan kekayaan budaya lokal sehingga menghasilkan budaya glokal (Giulianotti & Robertson, 2007) atau sebuah lokalisme baru (Schuerkens, 2003; Hannerz, 2000).

 

Titik Kritik: Kondisi Ekonomi-Politik di Tengah-tengah Poskolonialitas

Asumsi-asumsi ideal yang dianggit oleh para pemikir poskolonial mazhab Bhabaian terkait konsep-konsep tersebut harus dibaca secara kritis sesuai dengan kondisi kontekstual dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks sebagai akibat globalisasi. Globalisasi dalam sektor ekonomi-politik menunjukkan bahwa negara-negara maju yang ditopang korporasi transnasional serta institusi finansial dan politik internasional terus melakukan praktik imperialisme sehingga sebagian besar negara pascakolonial mengalami ketergantungan terhadap negara-negara maju, utamanya dalam kebijakan ekonomi-politik (Steger, 2006: 38-40; Pieterse, 2004). Globalisasi juga ikut menyebarluaskan neoliberalisme sebagai sistem ekonomi-politik dominan berbasis kebebasan pasar (Clarke, 2005: 50-51; Harvey, 2007: 64-87; England & Ward, 2007: 12). Sebagai formasi diskursif, neoliberalisme diwacanakan sebagai standar peradaban—berbasis komitmen terhadap ekonomi pasar bebas, hukum, dan teknologi-pengetahuan—bagi seluruh umat manusia, termasuk masyarakat yang pernah merasakan pahitnya efek kolonialisme (Fidler dikutip dalam Bowden, 2006: 29-30). Selain itu, neoliberalisme juga menjanjikan kebebasan individual, kesamaan, dan persaudaraan antarmanusia (Danaher, Schirato, & Webb, 2000: 91-94). Dengan ditopang aparatus dan institusi modal internasional (Plehwe & Walpen, 2006: 27-45; Carroll & Carson, 2006: 52-68; Weller & Singleton, 2006: 71-85; Bhabha & Comaroff, 2002: 16; Kappor, 2008: 4-6) dan kuatnya pemodal swasta dalam kepemilikan media yang menyebarkan nilai-nilai modernitas dan pasar (Hesmondhalgh, 2008: 101; Curran, 2002: 198-199; Hall, 2000; Kellner & Pierce, 2007: 387-389; Kellner, 2003), neoliberalisme sebagai sistem ekonomi-politik global mampu memasukkan negara dan bangsa pascakolonial ke dalam relasi kuasa dan ketergantungan terus-menerus terhadap negara-negara maju.

Praktik neoliberalisme di negara-negara pascakolonial, kenyataannya, mengakibatkan permasalahan yang sangat kompleks. Dalam konteks ekonomi dan sosial, beberapa permasalahan yang berkembang antara lain meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan di tengah-tengah bertambahnya kekaisaran bisnis baru di level nasional dan internasional serta menguatnya mekanisme pasar dalam setiap aktivitas ekonomi di tingkat lokal (Harvey, 2007: 32; Rankin & Sakya, 2007: 48-51; Robinson, 2006: 13-14). Dalam konteks kultural globalisasi neoliberal memunculkan tesis tentang imperialisme kultural di mana industri budaya menyebabkan “homogenisasi kultural”—utamanya komodifikasi dalam bentuk, model, dan representasi—di negara-negara Dunia Ketiga/pascakolonial (Wise, 2008: 34-35). Dengan neoliberalisme, negara-negara maju berhasil menjalankan neo-imperialisme tanpa harus hadir sebagai institusi, karena secara ekonomi-politik, sosial, dan kultural masyarakat pascakolonial tetap berada dalam formasi ketergantungan terhadap mereka (Hoogvelt, 2001). Maka, masyarakat pascakolonial, sebenarnya, tengah berada dalam kuasa Kekaisaran Baru, mengikuti pendapat Hard & Negri (dikutip dalam Venn, 2006: 136-137) yang bersifat sangat cair, terdesentralisasi, memperlemah makna negara-bangsa, bisa menerima identitas hibrid, serta menjanjikan norma kedamaian dan tatanan yang adil.

Realitas formasi diskursif globalisasi dan kuasa neoliberalisme melahirkan beberapa kritik tajam terhadap kajian poskolonial. Pertama, penekanan kepada ranah struktur naratif (praktik penandaan/representasi/diskursif) dan praktik sehari-hari kolonial/poskolonial terkait konsep peniruan, dialog, diaspora, dan hibriditas, menjadikan kajian poskolonial kurang peka terhadap penjelasan historis dan proses sosio-kultural kapitalisme, sehingga menegasikan kembalinya kuasa Barat dalam kapitalisme dan praktik sosio-kultural kontemporer (Parry, 2004, 2002, 1994; Dirlik, 2002; Majid, 2008). Kedua, kajian poskolonial larut dalam kritik terhadap perjumpaan kolonial antara Barat-Timur/penjajah-terjajah dan usaha untuk mendekonstruksinya, tetapi kurang kritis terhadap realitas baru dari konfigurasi kuasa neo-imperial di era globalisasi dan kapitalisme neoliberal (Dirlik, 1994; Behdad, 2000; Shohat, 2000; Brennan, 2008; San Juan Jr., 2008). Dalam ungkapan yang lebih sengit, Appiah menganggap kajian poskolonial “berkonspirasi” atau “menjadi komprador” dari kapitalisme dunia (dikutip dalam Sheshadri-Crooks, 2005: 145).

Kritik-kritik tersebut, pada dasarnya, menginginkan adanya pembacaan kontekstual atau kesadaran historis dari kajian poskolonial terhadap kuasa neo-imperialisme Barat/negara-negara maju melalui praktik ekonomi-politik neoliberalisme yang mempengaruhi aspek-aspek kehidupan sosio-kultural masyarakat pascakolonial. Mereka seolah tidak punya kuasa untuk menunjukkan identitas ataupun melakukan resistensi kultural, kecuali bermain-main dengan hibriditas kultural seperti yang banyak muncul di dalam format dan representasi naratif produk-produk industri budaya (Hogan, 2004: 14; Kraidy, 2005: 1-12; Kalra, Kaur, & Hutnyk, 2005: 91-93). Memang muncul kesan bahwa kajian ekonomi-politik sulit berdialog dengan kajian poskolonial. Pada dasarnya, kajian poskolonial tidak melupakan konteks ekonomi-politik maupun sosio-kultural yang berlangsung dalam masyarakat kontemporer. Perhatian pada praktik representasi dalam narasi dan kehidupan sehari-hari memberi celah untuk melihat secara kritis beroperasinya kuasa/pengetahuan neoliberalisme yang melanjutkan kuasa Barat/negara-negara maju serta kemungkinan mendekonstruksinya. Dengan banyaknya kritik tersebut, para pemikir poskolonial, paling tidak, bisa lebih kritis dalam menyikapi kuatnya pengaruh praktik ekonomi-politik dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat pascakolonial memang tidak bisa lepas lagi dari kuasa/pengetahuan yang berasal dari Barat, baik dalam sektor pendidikan, ekonomi, politik, media, dan sosio-kultural karena kuatnya pengaruh modernisme yang digerakkan oleh mekanisme pasar dan globalisasi. Memang, dalam praksis kultural masyarakat masih menjalankan sebagian budaya lokal. Namun, orientasi ideal mereka tetap mengarah kepada modernitas, sehingga budaya lokal semakin menempati ruang marjinal dalam formasi kultural sehari-hari. Narasi-narasi industri budaya populer—media cetak, televisi dan film—ikut mengarahkan dan membentuk subjektivitas masyarakat pascakolonial karena makna-makna ideologis yang direpresentasikan lebih mengarah kepada modernitas dan membatasi kerangka pikir terhadap kemungkinan-kemungkinan lain (Venn, 2000: 43), seperti penguatan budaya lokal.

 

Implikasi Teoretis dan Metodologis

Pembacaan-ulang di atas, paling tidak, menunjukkan bahwa poskolonialisme sebagai sebuah kajian perlu dibaca secara kritis agar bisa merekonsepstualisasi dan memodifikasi kerangka berpikir dan analisis yang selama ini berkembang dalam kajian poskolonial berbasis objek naratif. Argumen saya, modernitas akan tetap menjadi makna-makna ideologis dominan yang secara wajar dinormalisasikan dalam peristiwa-peristiwa naratif yang juga menghadirkan budaya lokal dalam struktur dunia naratif—sastra maupun media. Alih-alih sebagai kekuatan subversif yang menunjukkan ketidakutuhan kuasa, kehadiran budaya lokal dalam struktur dunia naratif akan menjadi peristiwa-peristiwa yang merepresentasikan makna-makna ideologis baru sesuai alur pikir modernitas untuk mendukung mekanisme pasar. Artinya, cara baca dekonstruktif saya gunakan untuk melihat posisi budaya lokal dalam struktur dunia naratif yang cenderung mengikuti atau mendukung hasrat-hasrat subjek diskursif untuk menikmati modernitas. Kalaupun budaya lokal tampak mengekang, representasi tersebut merupakan stereotipisasi yang menunjukkan kekakuan mereka dalam menghadapi endapan-endapan ideologis dalam benak subjek diskursif yang tetap mendamba budaya modern.

Dengan kerangka konseptual tersebut, pembacaan secara detil terhadap struktur dunia naratif sangat dibutuhkan, utamanya terkait persoalan bagaiamana “yang modern/Barat”, “yang lokal/yang tradisional”, “yang komunal”, dan “yang individual” direpresentasikan dalam narasi. Kehadiran “yang modern” dan “yang tradisional” tentu dianggit melalui peristiwa-peristiwa naratif yang kompleks—tidak semata-mata menunjukkan bahwa ini “yang modern” dan itu yang tradisional. Bisa saja mereka ditampilkan dalam cerita cinta anak muda, konflik dalam keluarga, dinamika dunia anak-anak, seramnya jagat hantu, liarnya hasrat seksual, maupun cerita terkait permasalahan agama dalam setting kontemporer. Peristiwa-peristwa naratif yang berlangsung harus dibaca terlebih dahulu sebagai struktur (perspektif strukturalisme) untuk membuka dan memahami secara kritis makna-makna ideologis yang berjalin-kelindan dengan formasi diskursif dalam kehidupan nyata (Barthes, 1989, 1977; Allen, 2003; Edgar & Sedgwick, 2002). Peristiwa-peristiwa tersebut tentu memiliki makna-makna ideologis yang berbeda, sekecil apapun. Perbedaan ini menjadikan mereka berhubungan satu sama lain dalam alur cerita yang logis. Karena strukturalisme mengasumsikan keterhubungan antarperistiwa dan antarmakna ideologisnya, maka perbedaan-perbedaan yang terjadi tidak akan mengganggu keutuhan pengetahuan ideologis yang dihadirkan dalam struktur dunia naratif.

Konsep keutuhan dalam strukturalisme inilah yang mendapatkan kritik dari pemikiran dekonstruksi Derridean. Namun, antara strukturalisme dan dekonstruksi sebenarnya bisa digunakan bersama-sama untuk melihat dinamika peristiwa dan permainan makna-makna ideologis yang tampak utuh, hancur, dan utuh kembali. Dalam kerangka dekonstruktif, perbedaan sekecil apapun penting untuk dijelaskan karena keberadaannya akan menghasilkan ketidakutuhan pengetahuan ideologis yang hendak disampaikan dalam struktur dunia naratif (Derrida, 1989, 1997; Norris, 2002; Zima, 2002; Miller, 2001; Fynsk, 2001). Kehadiran kearifan lokal dalam narasi, keluarga dan gotong royong misalnya, akan menghasilkan keragaman cara pandang subjek—tokoh naratif—dalam menyikapi persoalan yang ia hadapi di tengah-tengah modernitas kehidupannya. Ia yang semula memuja kebebasan individual dalam hingar-bingar kehidupan kota, misalnya, harus menghadapi masalah yang cukup serius yang membuatnya ditinggal oleh kawan-kawannya. Lalu, subjek kembali ke orang tuanya di desa dan bertemu dengan kawan-kawan masa kecilnya; masuk kembali ke dalam kehidupan komunal.

Cara baca dekonstruktif akan memaknainya sebagai permainan bebas yang berpotensi menunda atau menghancurkan keutuhan struktur dan pengetahuan ideologis modernitas. Subjek bisa menggunakan kearifan tersebut dalam kehidupan modernnya yang tengah bermasalah, sehingga ia akan masuk dalam permainan bebas dan menjadi terbelah. Ia seolah-olah tidak sepenuhnya modern—ambivalensi dan hibriditas kultural. Namun, ketika subjek tersebut menggunakan kearifan lokal sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari komunitas atau keluarganya demi mewujudkan-kembali hasrat dan impian modernnya, maka persoalan menjadi lain. Usaha tersebut menunjukkan bahwa yang menggerakkan subjek tetaplah modernitas dan individualisme; keluarga dan komunalitas desa sekedar menjadi pendukung. Dengan demikian, cara baca dekonstruksi berguna untuk membaca dinamika dan permainan makna yang seolah-olah menunda keutuhan struktur, tetapi sebenarnya tidak menghilangkan pengetahuan ideologis modernitas/individualisme.

Setelah membaca kompleksitas struktur dunia naratif dan pengetahuan-ideologis di dalamnya, kerja berikutnya adalah melakukan analisis relasional dengan konteks sosio-kultural-historis, yakni kondisi dan praktik ekonomi-politik yang berlangsung dalam masyarakat. Pengetahuan-ideologis individualisme bukan sebuah realitas netral. Artinya, pengetahuan-ideologis dalam struktur dunia naratif merupakan bagian dari formasi diskursif untuk menyebarkan gagasan neoliberal yang mengedepankan kebebasan, kemampuan, dan daya kompetisi individual di tengah-tengah mekanisme pasar. Untuk membaca kepentingan ideologis-politis di balik negosiasi individualisme, analisis relasional akan menghubungkannya dengan wacana-wacana yang berasal dari data-data penunjang, baik berita di media, artikel surat kabar/jurnal, foto (gambar) dari koran/majalah, dan lain-lain. Cara tersebut akan membantu menunjukkan adanya proses menciptakan blok historis[6] sebagai bentuk kepentingan ideologis-politis dalam narasi.

Blok historis yang berlangsung dalam narasi dibentuk dengan memobolisasi makna-makna ideologis yang mengerucut sebagai pengetahuan-ideolodis yang tampak bisa mengartikulasikan kepentingan konsensual di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ekonomi-politik neoliberal, kelas pemimpin yang mengarahkan dan mengendalikan blok historis bukan lagi rezim negara, tetapi kelas pemodal. Tentu saja kehadiran mereka dalam narasi tidak harus mewujud sebagai pengusaha ataupun pedagang. Kehadiran mereka bisa diwakili oleh pengetahuan-ideologis individualisme yang dilekatkan pada tokoh-tokoh yang tengah berjuang dan berkompetisi di tengah-tengah ketatnya peradaban pasar. Artikulasi terhadap sebagian budaya lokal, menjadikan individulisme tampak tetap tidak melupakan penghargaan terhadap eksistensi budaya lokal. Padahal, artikulasi tersebut tengah menganggit budaya lokal dalam makna-makna baru yang bersifat lebih cair dan bisa mendukung ekspansi ideologi pasar. Formasi diskursif tersebut berjalin-kelindan dengan realitas kapitalisme cair industri budaya yang mampu menginkoroporasi kerinduan posmodernis masyarakat kontemporer terhadap pesona eksotisme, etnisitas, dan tradisionalisme,[7] demi memperluas pasar dan keuntungan finansial.

Bagaimana dengan posisi rezim negara dalam struktur dunia naratif yang kehadirannya seringkali direpresentasikan melalui idealisasi keluarga? Negara mungkin tetap menjadi penguasa rezim, tetapi mereka diidealisasi tidak lagi sebagai kelas pemimpin, tetapi pendukung dari berlangsungnya mekanisme pasar. Artinya, kalaupun negara atau wacana tentang negara muncul dalam narasi, wacana yang dibangun akan lebih mengarah pada pemaknaan baru di mana rezim negara diidealisasi mentransformasi kedirian mereka dalam logika pasar. Munculnya pemodal sebagai kelas pemimpin sekaligus ingin menunjukkan bahwa yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bukanlah rezim negara, tetapi ideologi pasar yang digerakkan oleh para pemodal. Dengan prinsip eks-nominasi, kelas pemodal dan kepentingannya tidak perlu diceritakan dalam narasi secara terbuka, tetapi cukup pengetahuan ideologis individualisme yang mendukung beroperasinya kuasa pasar melalui cerita-cerita yang dekat dengan permasalahan kultural sehari-hari. Terbentuknya blok historis dalam narasi berjalin-kelindan dengan blok historis yang muncul dalam kehidupan nyata di mana kelompok pemodal menjadi penggerak utama bagi peradaban pasar.

Dengan kerangka teoretis dan metodologis di atas, meskipun masih bersifat umum, kerja-kerja analisis dengan poskolonialisme terhadap kompleksitas jagat naratif tidak akan kehilangan relasi kontekstualnya dengan dinamika ekonomi-politik yang berkembang dalam masyarakat kotemporer. Bagaimanapun juga, para sastrawan, seniman, maupun pekerja media adalah subjek dari formasi diskursif pasar yang tengah menjadi orientasi dan praktik dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mereka memang bisa saja mengidealisasi budaya hibrid yang seolah-olah masih menegosiasikan budaya lokal di tengah-tengah modernitas dan ideologi pasar. Namun, sebagai pengkaji, kita juga harus membaca secara jeli apakah idealisasi tersebut benar-benar memperkuat eksistensi budaya lokal ataukah memberikan pemaknaan-pemaknaan baru yang lebih cair. Masyarakat telah, tengah, dan akan terus berubah seiring dengan kuatnya mekanisme pasar, di mana para sastrawan, seniman, dan pekerja media tidak hanya akan larut dalam utopia masa lampau, tetapi mungkin bisa menghadirkan kemasalampauan dalam kemasakinian yang lebih dinamis dan terpasarkan. Maka, menganalisis secara jeli artikulasi-negosiasi yang berlangsung dalam representasi dunia naratif dengan tetap ‘menjaga kesadaran’ terhadap pertimbangan ekonomi-politik[8] akan menjadikan kajian dan pemikir poskolonial selalu melibatkan diri dalam kompleksitas persoalan kultural dalam masyarakat yang terpasarkan.

 

Simpulan

Sekali lagi, poskolonialisme bukanlah proyek yang sudah final dalam ‘perjalanan diskursifnya’. Sangat wajar kalau banyak intelektual meragukan ‘keabsahannya’ sebagai sebuah disiplin. Meskipun demikian, landasan Marxisme dan pos-strukturalisme, paling tidak, bisa menjadi acuan awal bagaimana berpikir konseptual dan mengerjakan analisis dengan pendekatan ini, tanpa harus meninggalkan kajian ekonomi-politik. Pembacaan secara kritis terhadap relasi teks-konteks (narasi dan kondisi sosio-kultural-historis) akan menjadikan kajian poskolonial berbasis narasi tidak melupakan kehadiran kembali neo-imperialisme dan neo-kolonialisme melalui pengetahuan modernitas dan neoliberalisme yang berlangsung secara massif saat ini. Cara baca naratif memberikan kekayaan dan dinamika diskursif—hegemoni, anti-hegemoni, dan re-hegemoni—sehingga para pemikir poskolonial bisa terus melibatkan diri dalam pembongkaran relasi-relasi kuasa di masa kontemporer. Negara dan banga pascakolonial memang sudah merdeka secara administratif-politis, tetapi kekuatan diskursif Barat bukanlah “kotoran yang bisa dibersihkan dengan air dan sabun cuci”. Endapan-endapan ideologis terhadap oksidentalisme semakin menguat seiring gagalnya rezim negara dan masyarakat pascakolonial mengkonsolidasikan kekuatan kultural yang semakin cair dan kompleks di tengah-tengah pengaruh peradaban pasar hari ini.

Dalam peradaban yang demikian, para intelektual di negara-negara pascakolonial, seperti Indonesia, sudah semestinya membuat pilihan-pilihan strategis dan liat. Poskolonialisme menyediakan pintu masuk—melalui pembacaan-ulang dan modifikasi teoretis-metodologis secara ajeg—untuk membongkar kompleksitas kultural masyarakat melalui objek naratif yang dihubungkan dengan kondisi sosio-kultural-historis saat ini. Pilihan untuk terlibat dalam permasalahan tersebut merupakan pilihan yang menuntut keliatan teoretis-metodologis, sehingga kita tidak hanya dikatakan sebagai “riak-riak kecil” di tengah kemapanan institusi perguruan tinggi. Sejarah panjang dunia akademis telah memberi pelajaran bahwa terlalu kaku dalam memahami disiplin hanya menjebak intelektual dalam inkorporasi kapitalisme tanpa bisa berbuat banyak menghadapi realitas kuasa lembut berwajah manusiawinya. Maka, membaca-ulang poskolonialisme merupakan proyek politiko-kultural-akademis yang menjadikan kita tidak gagap menghadapi pesona-pesona peradaban pasar.

 

Daftar Bacaan

Adorno, Theodor W. 1997. “Culture Industry Reconsidered”. Dalam Paul Marris and Sue Tornhman (eds). Media Studies: A Reader. Edinburgh: Edinburgh University Press.

__________________. 1991. The Culture Industry: selected essays on mass culture. London: Routledge.

Ahluwalia, Pal. 2001. Politics and Post-colonial Theory: African Inflections. London: Routledge.

Alcoff, Linda Martín, and Satya P. Mohanty. 2006. “Reconsidering Identity Politics: An Introduction”. Dalam Linda Martín Alcoff, Michael Hames-García, Satya P. Mohanty, & Paula M. L. Moya (eds). Identity Politics Reconsidered. New York: Palgrave Macmillan.

Allen, Graham. 2003. “Structuralism”. Dalam Roland Barthes. London: Routledge.

Aschroft, Bill. 2001. Post-colonial Future: Transformation of Postcolonial Culture. London: Continuum.

Ashley, David. 1994. “Postmodernism and Antifoundationalism”. Dalam David R.Dickens & Andrea Fontana (eds). Postmodernism and Social Inquiry. London: University College London Press.

Babe, Robert. A. 2009. Cultural Studies and Political Economy: Toward New Integration. Lanham (UK): Lexington Books.

Baxi, Upendra. 2005. “Postcolonial Legality”. Dalam Henry Schwarz & Sangeeta Ray. A Companion to Postcolonial Studies. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Behdad, Ali. 2000. “Une Pratique Sauvage: Postcolonial Belatedness and Cultural Politics”. Dalam Fawzia Afzal-Khan & Kalpana Seshadri-Crooks (eds). The Pre-Occupation of Postcolonial Studies. Durham: Duke University Press.

Bhabha, Hommi K. 1994. The Location of Culture. London: Routledge.

Bhabha, Homi & John Comaroff. 2002. “Speaking of Postcoloniality, in the Continues Present: A Conversation”. Dalam David T. Goldberg & Ato Quayson (eds). Relocating Postcolonialism. Victoria: Blackwell Publishing.

Bhartes, Roland. 1989. “The Structuralist Activity”. Dalam Davis Robert Con & Ronald Schleifer (eds). Contemporary Literary Criticism: Literary and Cultural Studies. New York: Longman.

_____________. 1977. “Introduction to the Structural Analysis of Narratives”. Dalam Image-Music-Text (Terj. Inggris & seleksi esai Stephen Heath). London: Fontana Press.

Boggs, Carl. 1984. The Two Revolution: Gramsci and the Dilemas of Western Marxism. Boston: South End Press.

Bowden, Brett. 2006. “Civilization, standards, and markets”. Dalam Brett Bowden & Leonard Seabrook. Global Standard of Market Civilization. London: Routledge.

Brantlinger, Patrick. 2009. Victorian Literature and Postcolonial Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Brennan, Timothy. 2008. “Postcolonial Studies and Globalization Theory”. Dalam Revathi Krishnaswamy & John C. Hawley (eds). The Postcolonial and The Global. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Bryman, Alan. 1995. Disney and His World. London: Routledge.

Byrne, Eleanor & Martin McQuillan. 1999. Deconstructing Disney. London: Pluto Press.

Canclini, Néstor Garcia. 1995. Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity (English trans. Christopher L. Chiappari & Silvia L. López). Minneapolis: University of Minnesota Press.

Carroll, William K. & Colin Carson. 2006. “Neoliberalism, capitalist class formation and the global network of corporations and policy groups”. Dalam Dieter Plehwe, Bernhard Walpen & Gisela Neunhöffer. Neoliberal Hegemony: A Global Critique. London: Routledge.

Célestin, Roger. 1996. From Cannibals to Radicals: Figures and Limits of Exoticism. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Chatterjee, Partha. 1993. Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse. London: Zed Books.

Clarke, Simon. 2005. “The Neoliberal Theory of Society”. Dalam Alfredo Saad-Filho & Deborah Johnston (eds). Neoliberalism: Critical Reader. London: Pluto Press.

Comaroff, John L. & Jean Comaroff. 2009. Ethnicity Inc. Chicago: The University of Chicago Press.

Curran, James. 2002. Media and Power. London: Routledge.

Danaher, Geoff, Tony Schirato, & Jen Webb. 2000. Understanding Foucault. New South Wales: Allen & Unwin.

Derrida, Jacques. 1997. Of Grammatology, Corrected Edition (English trans. Gayatri C. Spivak). Baltimore (USA): The John Hopkins University Press.

_____________. 1989. “Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Science”. Dalam Davis Robert Con & Ronald Schleifer. Contemporary Literary Criticism: Literary and Cultural Studies. New York: Longman.

Dirlik, Arif. 2002. “Bringing History Back In: Of Diasporas, Hybridities, Places, and Histories”. Dalam Elisabeth Mudimbe-Boyi (ed). Beyond Dichotomies: Histories, Identities, Cultures, and the Challenge of Globalization. New York: State University of New York Press.

_________. “The Postcolonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism”. Dalam Jurnal Critical Inquiry, Winter, 1994.

Durham, Meenakshi Gigi, “Constructing the “New Ethnicities”: Media, Sexuality, and Diaspora Identity in the Lives of South Asian Immigrant Girls”. Dalam Jurnal Critical Studies in Media Communication, Vol. 21, No. 2, Juni, 2004.

D’Cruz, Carolyn. 2008. Identity Politics in Deconstruction: Calculating with the Incalculable. Hampshire: Ashgate Publishing Limited.

Edgar, Andrew and Peter Sedgwick. 2002. “Barthes”. Dalam Cultural Theory: The Key Thinkers. London: Routledge.

England, Kim & Kevin Ward. 2007. “Introduction”. Dalam England, Kim & Kevin Ward (eds). Neoliberalization: States, Networks and Peoples. Oxford: Blackwell Publishing.

Einstein, Mara. 2008. Brands of Faith: Marketing religion in a commercial age. London: Routledge.

Fanon, Franz. 2008. Black Skin White Mask (English trans. Charles Lam Markmann). London: Pluto Press.

__________. 1963. The Wretched of the Earth (English trans. Constance Farrington). New York: Grove Press.

Fontana, Benedetto. 2008. “Hegemony and Power in Gramsci”. Dalam Richard Howson & Kylie Smith (eds). Hegemony: Studies in Consensus and Coercion. London: Routledge.

Foucault, Michel. 2008. The Birth of Biopolitics. (English trans. Graham Burchell, editor Michel Senellart). London: Palgrave Macmillan.

______________. 2002. Arkeologi Pengetahuan. (Terj. oleh H.M. Mochtar Zoerni). Yogyakarta: Qalam.

______________. 1998. The Will to Knowledge, The History of Sexualities Volume 1 (English trans. Robert Hurley). London: Penguin Books.

_____________. 1992. “Discipline and Punish”. Dalam Anthony Easthope & Kate McGowan.. A Critical and Cultural Theory Reader. Buckingham: Open University Press.

______________. 1981. “The Order of Discourse”, Inaugural Lecture at the College de France, 2 Desember 1976, dipublikasikan kembali dalam Robert Young (ed). Untying the Text: A Post-Structuralist Reader. Boston: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Fynsk, Christopher. 2001. “Derrida and philosophy: acts of engagement”. Dalam Tom Cohen (ed). Jacques Derrida and the Humanities: Critical Reader. Cambridge: Cambridge University Press.

Gandhi, Leela. 1998. Postcolonial Theory: A Critical Introduction. New South Wales: Allen & Unwin Publishing.

Garnham, Nicholas. 2006. “Contribution to a Political Economy of Mass-Communication”. Dalam Meenakshi Gigi Durham & Douglas M. Kellner. Media and Cultural Studies Keyworks. Victoria: Blackwell Publishing.

Gimenez, Martha E. “With a little class: A critique of identity politics”. Dalam Jurnal Ethnicities, Vol. 6 (3), 2006.

Glynn, Kevin & A.F. Tyson, “Indigeneity, media and cultural globalization: The Case of Mataku, or the Maori X-Files”. Dalam Jurnal International Journal of Cultural Studies Vol. 10 (2), 2007.

Gillen, Paul & Devleena Ghosh. 2007. Colonialism and Modernity. Sydney: UNSW Press.

Giulianotti, Richard & Roland Robertson, “Forms of Glocalization: Globalization and the Migration Strategies of Scottish Football Fans in North America”. Dalam Jurnal Sociology, Vol. 41, No. 1, 2007.

Gramsci, Antonio. 1981. “Class, Culture, and Hegemony”. Dalam Tony Bennett, Graham Martin, Collin Mercer, & Janet Woolacott (eds). Culture, Ideology, and Social Process. Batsford: The Open University Press.

Hall, Stuart. 2000. “The Local and the Global: Globalization and Ethnicity”. Dalam Anthony D. King (et.al). Culture, Globalization, and the World-System: Contemporary Condition for the Representation of Identity. Minneapolis: University of Minnesota Press.

__________. 1997a. “Gramsci’s relevance for the study of race and ethnicity”. Dalam David Morley & Kuan-Hsing Chen (eds). Stuart Hall, Critical Dialogue in Cultural Studies. London: Routledge.

__________. 1997b. “The Work of Representation”. Dalam Stuart Hall (ed). Representation, Cultural Representation and Signifying Practices. London: Sage Publication in association with The Open University.

__________. 1990. “Cultural Identity and Diaspora”. Dalam Jonathan Rutherford. Identity: Community, Culture, Difference. London: Lawrence & Wishart.

__________. 1982. “The Rediscovery of ‘ideology’: return of the repressed in media studies”. Dalam Michael Gurevitch, Tonny Bennet, James Curran, and Janet Woollacott (eds). Culture, Society, and the Media. London: Metheun.

Hannerz, Ulf. 2000. “Scenarios for Peripheral Cultures”. Dalam Anthony D. King (et.al). Culture, Globalization, and The World-System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Harper, Phillip Brian. 1994. Framing the Margins: The Social Logic of Postmodern Cultuere. New York: Oxford University Press.

Harvey, David. 2007. A Brief History of Neoliberalism. New York: Oxford University Press.

Hogan, Patrick Colam. 2004. Empire and Poetic Voice: Cognitive and Cultural Studies of Literary Tradition and Colonialism. New York: State University of New York Press.

Hoogvelt, Ankie. 2001. Globalization and the Postcolonial World: The New Political Economy of Development 2nd Edition. Hampshire: Palgrave.

Howson, Richard & Kylie Smith. 2008. “Hegemony and the Operation of Consensus and Coercion”. Dalam Richard Howson & Kylie Smith (eds). Hegemony: Studies in Consensus and Coercion. London: Routledge.

Hesmondhalgh, David. 2008. “Neoliberalism, imperialism and the media”. Dalam David Hesmondhalgh & Jason Toynbee. The Media and Social Theory. London: Routledge.

Huddart, David. 2007. “Hybridity and Cultural Rights: Inventing Global Citizenship”. Dalam Joel Kuortti and Jopi Nyman (eds). Reconstructing Hybridity: Post-Colonial Studies in Transition. Amsterdam: Rodopi.

Huggan, Graham. 2008. Interdisciplinary Measures: Literature and the Future of Postcolonial Studies. Liverpool: Liverpool University Press.

Hutcheon, Linda. 1989. The Politics of Postmodernism. London: Routledge.

Jackson, Peter. “Commercial cultures: Transcending the cultural and the economic”. Dalam Jurnal Progress in Human Geography Vol. 26, No. 1, 2002.

Kalra, Virinder S., Raminder Kaur, & John Hutnyk. 2005. Diaspora & Hybridity. London: Sage Publications.

Kapoor, Ilan. 2008. The Postcolonial Politics of Development. London: Routledge.

Kraidy, Marwan M. 2005. Hybridity, or the Cultural Logic of Globalization. Philadelphia: Temple University Press.

Kellner, Douglas. 2003. Media Spectacle. London: Routledge.

Kellner, Douglas & Clayton Pierce.2007. “Media and Globalization”. Dalam George Ritzer (ed). The Blackwell Companion to Globalization. Malden (USA): Blackwell Publishing.

Kompridis, Nikolas. “Normativizing Hibridity/Neutralizing Culture”. Dalam Jurnal Political Theory, Vol. 33, No. 3. Juni 2005.

Krishna, Sankaran. 2009. Globalization & Postcolonialism: Hegemony and Resistance in the Twenty-first Century. London: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Laclau, Ernesto & Chantal Mouffe. 1981. “Hegemony and Ideology in Gramsci”. Dalam Tony Bennett, Graham Martin, Collin Mercer, and Janet Woolacott (eds). Culture, Ideology, and Social Process. Batsford: The Open University Press.

Lebowitz, Michael. 2002. “Karl Marx: The Needs of Capital vs. The Needs of Human Beings”. Dalam Douglas Dowd (ed). Understanding Capitalism: from Karl Marx to Amartya Sen. London: Pluto Press.

Leslie, Esther. 2005. “Adorno, Benjamin, Brecht and Film”. Dalam Mike Wayne. Understanding Film: Marxist Perspective. London: Pluto Press.

Loomba, Ani. 2000. Colonialism/Postcolonialism. London: Routledge.

López, Alfred J. 2001. Posts and Pasts: A Theory of Postcolonialism. New York: State University of New York Press.

Lyotard, Jean-François.1984. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Majid, Anouar. 2008. “The Postcolonial Buble”. Dalam Revathi Krishnaswamy & John C. Hawley (eds). The Postcolonial and The Global. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Malpas, Simon.2005. The Postmodern. London: Routledge.

Marx, Karl. 1992. The Capital: A Critique of Political Econnomy Volume 2 (English trans. David Fernbach). London: Penguin Books in association with New Left Review.

________. 1991. The Capital: A Critique of Political Econnomy Volume 3 ((English trans. David Fernbach). London: Penguin Books in association with New Left Review.

Maxwell, Richard. 2001. “Why Culture Works”. Dalam Richard Maxwell (ed). Culture Works: The Political Economy of Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Mbembe, Achille. 2001. On Postcolony. Berkeley: University of California Press.

McGuigan, Jim. 1999. Modernity and Postmodern Culture. London: Sage Publications.

McMillin, Divya. “Localizing the global: Television and hybrid programming in India”. Dalam International Journal of Cultural Studies, Vol. 4 (1), 2001.

Memmi, Albert. 1975. The Colonizer and The Colonized. New York: Beacon Press.

Mignolo, Walter D. & Madina Tlostanova.2008. “The Logic of Coloniality and the Limits of Posctoloniality”. Dalam Revathi Krishnaswamy & John C. Hawley (eds). The Postcolonial and The Global. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Miller, J. Hillis. 2001. “Derrida and literature”. Dalam Tom Cohen (ed). Jacques Derrida and the Humanities: Critical Reader. Cambridge: Cambridge University Press.

Mills, Sarah. 2003. Michael Foucault. London: Routledge.

Norris, Christopher. 2002. Deconstruction: Theory and Practice 3rd Edition. London: Routledge.

Parry, Benita. 2004. Postcolonial Studies: A Materialist Critique. London: Routledge.

__________. 2002. “Directions and Dead Ends in Postcolonial Studies”. Dalam David T. Goldberg & Ato Quayson (eds). Relocating Postcolonialism. Victoria: Blackwell Publishing.

Pennycook, Alastair. 1998. English and The Discourses of Colonialism. London: Routledge.

Pieterse, Jan Neverdeen. 2004. Globalization or Empire? New York: Routledge.

__________________. “Hybridity, So What? The Anti-hybridity Backlash and The Riddles of Recognition”. Dalam Jurnal Theory, Culture, and Society, Vol 18 (2-3), 2001.

Plehwe, Dieter & Bernhard Walpen. 2006. “Between network and complex organization: the making of neoliberal knowledge and hegemony”. Dalam Dieter Plehwe, Bernhard Walpen & Gisela Neunhöffer. Neoliberal Hegemony: A Global Critique. London: Routledge.

Quayson, Ato. 2000. 2000. Postcolonialism: Theory, Practice or Process?. London: Polity Press.

Rankin, Katharine N. & Yogendra B. Shakya.2007. “Neoliberalizing the Grassroots? Microfinance and the Politics of Development in Nepal”. Dalam England, Kim & Kevin Ward (eds). Neoliberalization: States, Networks and Peoples. Oxford: Blackwell Publishing.

Robison, Richard.2006. “Neo-liberalism and the Market State: What is the Ideal Shell?”. Dalam Richard Robinson. Neoliberal Revolution. New York: Palgrave Macmillan.

Said, Edward W.1978. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. London: Penguin Books.

_____________.1994. Culture and Imperialism. New York: Vintage Books.

San Juan Jr. E. 2008. “Globalized Terror and the Postcolonial Sublime: Questions for Subaltern Millitants”. Dalam Revathi Krishnaswamy & John C. Hawley (eds). The Postcolonial and The Global. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Sayer, Derek. 1991. Capitalism and Modernity: An excursus on Marx and Weber. London: Routledge.

Sawyer, Paul. 2006. ”Identity as Calling: Martin Luther King on War”. Dalam Linda Martín Alcoff, Michael Hames-García, Satya P. Mohanty, & Paula M. L. Moya (eds). Identity Politics Reconsidered. New York: Palgrave Macmillan.

Schuerkens, Ulrike, “The Sociological and Anthropological Study of Globalization and Localization”. Dalam Jurnal Current Sociology, Vol. 5, No. 3/4, 2003.

Sheshadri-Crooks, Kalpana. 2005. “At the Margins of Postcolonial Studies”. Dalam Pamela McCallum & Wendy Faith (eds). Linked Histories: Postcolonial Studies in Globalized World. Canada: University of Calgary Press.

Shohat, Ella. 2000. “Notes on the Post-Colonial”. Dalam Fawzia Afzal-Khan & Kalpana Seshadri-Crooks. The Pre-Occupation of Postcolonial Studies. London: Duke University Press.

Slemon, Stephen. 1995. “The Scramble for Postcolonialism”. Dalam Bill Aschroft, Garret Griffiths, & Helen Tiffin (eds). The post-colonial studies reader. London: Routledge.

Strinati, Dominic. 2004. “Chapter II, The Frankfurt School and culture industry”. Dalam An Introduction to Theories of Popular Culture, 2nd Edition. London: Routledge.

van Loon, Joost. 2008. Media Technology: Critical Perspective. Bekshire: McGraw-Hill & Open University Press.

Venn, Couze. 2006. The Postcolonial Challenge: Toward Alternatif Worlds. London: Sage Publications.

___________. 2000. Occidentalism: Modernity and Subjectivity. London: Sage Publications.

Weaver-Hightower, Rebecca. 2007. Empire Islands: Castaways, Cannibals, and Fantasies of Conquest. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Weller, Christian E. & Laura Singleton. 2006. “Peddling reform: the role of think tanks in shaping the neoliberal policy agenda for the World Bank and International Monetary Fund”. Dalam Dieter Plehwe, Bernhard Walpen & Gisela Neunhöffer. (eds). Neoliberal Hegemony: A Global Critique. London: Routledge.

Wickham, Gary, “The social must be limited: Some problems with Foucault’s approach to modern positive power”. Dalam Jurnal Sociology, Vol. 44, No.1, 2008.

Widder, Nathan. “Foucault and Power Revisited”. Dalam European Journal of Political Theory, Vol. 3, No. 4, 2004.

Williams, Raymond. 2006. “Base/Superstructure in Marxist Cultural Theory”. Dalam Meenakshi Gigi & Douglas M. Kellner. Media and Cultural Studies KeyWorks. Victoria: Blackwell Publishing.

Wise, J. Macgregor. 2008. Cultural Globalization: A User’s Guide. Victoria: Blackwell Publishing.

Witkin, Robert W. 2003. Adorno and Popular Culture. London: Routledge.

Wood, Ellen Meiksins. 2002. The Origin of Capitalism: A Longer View. London: Verso.

Young, Robert J.C. 2003. Postcolonialism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

_______________. 1995. Colonial Desire: Hybridity, culture, and race. London: Routledge.

Zima, Peter V. 2002. Deconstruction and Critical Theory (English trans. Rainer Emig). London: Continuum.

 

[1] Tesis utama yang diusung dalam Marxisme adalah bahwa basis ekonomi dan produksi akan menentukan superstructure—ideologi, agama, relasi sosial, politik maupun budaya. Kelas pemodal dengan kemampuan modal dan alat produksinya menggerakkan mekanisme dan moda produksi yang melibatkan kreator dan buruh dalam organisasi dan praktik kerja untuk menciptakan benda-benda industrial yang mempunyai nilai tukar dan nila guna serta bisa memenuhi kebutuhan konsumen melalui proses sirkulasi, distribusi, dan konsumsi yang menyebabkan perubahan orientasi ideologi masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan pada struktur dan praktik sosio-kultural. Lihat, Marx, 1991, 1992; Lebowitz, 2002; Wood, 2003.

[2] Hegemoni merupakan moda dan relasi kuasa yang dibangun dengan kepemimpinan intelektual, kultural, dan moral, sehingga prinsip artikulasi dan negosiasi menjadi lebih dominan dibandingkan prinsip-prinsip koersif karena kelas pemimpin mengutamakan penerimaan kuasa secara konsensual. Lihat, Gramsci, 1981: 191-192; Laclau & Mouffee, 1981: 226; Boggs; 1984: 161; Bennet, 1986: xv; Williams, 2006: 134-137; Hall, 1997a: 425-426; Howson & Smith, 2008; Fontana, 2008; Hall, 1982: 87-88.

[3] Dalam pandangan Foucault wacana merupakan (1) sekelompok pernyataan yang berkaitan erat dengan formulasi tunggal sebuah objek bermakna, semisal wacana klinis, wacana ekonomi, wacana tentang sejarah alamiah, dan wacana psikiatris dan (2) sekelompok pernyataan terbatas yang berkaitan dengan formasi diskursif yang sama, meskipun tidak membentuk satu kesatuan retorik atau formal. Wacana memiliki elemen-elemen spesifik yang membentuk dan menjadikannya beroperasi dalam kehidupan masyarakat, yakni: (a) sekumpulan pernyatan; (b) berkaitan dengan objek dan topik tertentu; (c) ada momen dan kondisi historis partikular; dan, (d) mensyaratkan adanya formasi diskursif. Keberadaan person dan institusi akan mempertegas hubungan yang ada di antara wacana sehingga memungkinkan untuk membicarakan objek dan memecahkan persoalan. Proses tersebut akan melahirkan “pengetahuan” yang membentuk dan mempengaruhi subjek diskursif dan memarjinalkan subjek liyan. Operasi kuasa melibatkan dan didukung pengetahuan; pengetahuan sebagai bentuk kuasa. Namun, kuasa juga mempunyai peran yang sangat kuat untuk menentukan dalam kondisi apa sebuah pengetahuan bisa diaplikasikan atau tidak; kuasa dan pengetahuan saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan—kuasa/pengetahuan. Operasi dan relasi kuasa berlangsung dalam pola menyebar karena memiliki beragam mekanisme yang mampu menjadikan wacana dan pengetahuan terterima dalam periode dan masyarakat partikular. Penyebaran pengetahuan akan menjadikannya sebagai “rezim kebenaran” yang bisa mengarahkan pemikiran dan tindakan subjek. Maka, operasi dan relasi kuasa/pengetahuan adalah biopower, “pendisiplinan subjek” dengan rujukan pengetahuan yang logis, ekonomis, dan ilmiah; kuasa bersifat produktif. Pengetahuan menyebar secara efektif melalui permainan citra/tanda seperti teks, foto, maupun gambar audio-visual dalam sirkuit komunikasi—buku, majalah, koran, radio, televisi maupun film. Lihat, Foucault, 1980, 1992, 1998, 2002, 2008; Wickman, 2008; Widder 2004; Mills, 2003; Hall, 1997b.

[4] Menurut Paul Hamilton (dikutip dalam McGuigan, 1999: 40-41) terdapat sepuluh elemen Pencerahan berbasis “aku berpikir maka aku ada” yang dibawa modernitas, yakni: akal dan rasionalitas, empirisme, pengetahuan, universalisme, kemajuan, individualisme, toleransi, kebebasan, kesamaan umat manusia, dan sekulerisme. Tujuan dari semua konsep tersebut adalah individualisme yang mengedepankan kebebasan bagi individu yang tidak bisa dikekang oleh otoritas kuasa tradisional dan agama, sehingga mereka bisa mengembangkan diri berbasis pengetahuan untuk memperoleh kemajuan dan kesejahteraan. Kemajuan individu menjadikan toleransi bisa berkembang, sehingga memunculkan kesamaan antarmanusia—meskipun sulit terwujud. Sayer (1991: 36-37) menambahkan bahwa individualisme merupakan paham yang mengedepankan eksistensi individual sebagai tujuan akhir dari semua proses sosio-kultural dalam masyarakat (kapitalis). Kerja, perjuangan, aktivitas, skill, dan lain-lain menjadi “hanya semata-mata alat” untuk mencapai tujuan. Ikatan-ikatan sosial yang mengikat individu-individu dalam masyarakat pra-kapitalis (tradisional) perlahan memudar, sehingga menguatkan hasrat kebebasan individual yang saling bertukar dengan kebebasan individual lainnya.

[5] Identitas, secara esensialis, diasumsikan sebagai bentuk dan nilai yang melekat pada sebuah komunitas secara sosio-historis dan ideologis serta mengikat anggotanya dan bisa dimanfaatkan untuk proyek politik konsensual (Alcoff & Mohanty, 2006: 6). Konsepsi tersebut bertentangan dengan fakta transformasi dan perubahan kultural sesuai dengan setting historis serta bisa dieksploitasi untuk kepentingan kelas tertentu atau penguasa guna melegalisasi kuasanya atas nama budaya (Durham, 2004: 141; Kompridis, 2005: 321; Gimenez, 2006: 431-432). Beberapa pembela politik identitas tetap meyakininya sebagai strategi subjektivitas untuk bertahan di tengah-tengah perubahan relasi kuasa dan budaya (D’Cruz, 2008: 2; Sawyer, 2006: 75).

[6] Blok historis, pada awalnya, digunakan Gramsci untuk menjelaskan strategi bagi kelas proletar di Italia agar bisa menjadi “kelas pemimpin”. Mereka bisa menjadi pemimpin ketika mampu membuat aliansi dari mayoritas populasi kaum buruh untuk melawan kelas kapitalis dan negara borjuis sehingga bisa memenangkan persetujuan dari sebagian besar massa pedesaan dan membentuk kuasa hegemonik. Dalam perkembangannya, konsep tersebut diperluas. Bukan hanya kelas proletar yang bisa membentuk blok historis dan menjadi kelas pemimpin, tetapi semua kelas bisa melakukannya dengan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan kelas lain Lihat, Hall, 1997a: 425-426.

[7] Perayaan terhadap “subjek yang tidak terpusat”, marjinalitas, lokalitas, mistisisme, pluralisme, eksotisme, fragmentasi, anti-narasi, keberbedaan, atomisasi individual, tradisionalisme, dan wacana-wacana yang membedakan dengan modernisme menjadi penegas eksistensi posmodernisme, baik dalam teks teoretis, sastra, media, maupun praktik-praktik dalam kehidupan nyata (Lyotard, 1984; Hutcheon, 1989; Harper, 1994; Ashley, 1994; Malpas, 2005). Para pemodal dan kreator industri budaya dengan prinsip “kapitalisme cair” menginkorporasi kencenderungan partikularitas selera kultural dalam masyarakat untuk memperbanyak akumulasi kapitalnya. Hasrat partikularitas konsumsi posmodern ditransformasi, dikomodifikasi, dan diinkorporasi ke dalam narasi kesukaan-diri yang seolah-olah memberi kebebasan bagi penyemaian selera individual (Venn, 2006: 143-144; Jackson, 2002), baik melalui fashion, tempat rekreasi, film, tayangan televisi, kuliner, arsitektur rumah, dan lain-lain. Contoh menarik dari kejelian pemodal industri budaya terhadap wacana posmodernitas adalah inkorporasi etnisitias sebagai basis produksi. Etnisitas menjadi formula bisnis baru di mana segala keragaman dan kompleksitas terkait etnik diabstraksikan dan disederhanakan menjadi paket pariwisata, kerajinan, kesenian, pakaian, maupun tampilan-tampilan di media, sehingga ia masuk ke dalam jejaring kapitalisme neoliberal (Comaroff & Comaroff, 2006). Kemasalampauan yang sangat complicated bangsa Afrika dan Asia—terkait, misalnya, dengan penjajahan dan peperangan—dimodifikasi dengan prinsip penghapusan segala memori kengerian dan dihadirkan sebagai sarana rekreasi dimana orang bisa bahagia dan mentertawakan segala atraksi, figur, maupun peristiwa terkait masa lampau, sembari menikmati stereotipisasi-stereotipisasi ras, etnik, maupun gender yang terus berlanjut, seperti yang terjadi di Disneyland (Bryman, 1995: 100-112; Byrne & McQuillan, 1999). Bahkan, teks, sejarah, keyakinan, dan praktik keagamaan menjadi representasi narratif dalam media (Einstein, 2008).

[8] Paling tidak, terdapat tiga model yang berkembang dalam pendekatan ekonomi-politik industri budaya. Pertama, penekanan kajian terhadap institusi pemodal, organisasi dan mekanisme produksi, dan proses komersialisasi yang mempengaruhi bentuk dan tema naratif yang pada akhirnya berpengaruh terhadap praktik sosio-kultural—ideologi, struktur dan sistem sosial, agama, maupun budaya—dalam setting historis partikular (Granham, 2006; Maxwell, 2001). Kedua, penekanan kajian pada proses komodifikasi, massifikasi, standardisasi, dan “penipuan massa” karena menawarkan produk yang tidak menncerahkan, semata-mata sebagai hiburan untuk mengisi waktu luang, sehingga mengurangi potensi rasional, kreatif, dan resisten dari para penikmatnya serta lebih menguntungkan kapitalis (Adorno, 1991; 1997; Witkin, 2003; Strinati, 2004: 46-75; Leslie, 2005: 34-40). Ketiga, penekanan kepada potensi “monopoli pengetahuan” melalui produk yang berasal dari bentuk medium dan isinya sehingga bisa merubah praktik sosio-kultural, ekonomi, maupun politik sebagai akibat dari “bias” yang disebabkan oleh keterbatasan “ruang dan waktu” dan “kegunaan” serta motivasi di balik mediasi (Babe, 2009: 35-41; van Loon, 2008: 22-27). Konsep artikulasi-negosiasi, pada dasarnya, menyandingkan kajian poskolonial dan ekonomi-politik. Argumennya, artikulasi terhadap bermacam persoalan kultural dan kepentingan ideologis yang berkembang dalam masyarakat menunjukkan bahwa kompleksitas dunia naratif membutuhkan pembacaan detil dan kritis untuk bisa ‘membuka’ pengetahuan ideologis dalam narasi yang berusaha menegosiasikan makna-makna terkait kapitalisme neoliberal, seperti halnya berlangsung dalam kehidupan nyata di mana peran pemodal sangat dominan.