Skip to toolbar

RELASI PATRON KLIEN SEBAGAI MODA DOMINASI: Membaca Minawang dalam Perspektif Bourdieu

Ikwan Setiawan

Fakultas Sastra Universitas Jember

Tulisan ini merupakan critical review dari artikel Heddy Shri-Ahimsa-Putra, “Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan, Kondisi Akhir Abad XIX”, dalam Prisma 6, Juni 1996. Salah satu tugas review ketika penulis menempuh S-2 di Program Studi Kajian Budaya dan Media Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

The theory of knowledge is a dimension of political theory because the specifically symbolic power to impose the principles of the construction of reality—in particular, social reality—is a major dimension of political power.[1]

 

 

Awalan

Membaca tulisan Heddy Shri-Ahimsa-Putra, “Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan, Kondisi Akhir Abad XIX”, membuat penulis merasa diajak kembali untuk membongkar—mungkin lebih tepatnya mendekonstruksi—relasi-relasi sosial yang selama ini eksis dalam struktur dan sistem masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, melalui artikel tersebut, Heddy sepertinya ingin memberikan pemahaman baru tentang bagaimana memandang kemapanan tradisi dalam masyarakat dalam perspektif kritis ketika masih banyak pemikir antropologi Indonesia berkutat pada keeksotikan budaya bangsa ini. Dengan membongkar relasi patron-klien yang ada dalam minawang, Heddy telah ‘memberanikan’ dan ‘meliarkan’ pikiran akademisnya untuk menembus batas-batas dan menjelajah ruang-ruang yang tak disadari sebelumnya: sebuah relasi kuasa di balik struktur mapan sebuah masyarakat.

Karena merasa terprovokasi setelah melakukan close-reading terhadap artikel ini, maka penulis juga ‘tergoda’ untuk ‘membaca ulang’ teks Heddy tersebut dengan mengkomparasikan perspektif yang digunakan dengan perspektif lain. Sebuah pembacaan ulang merupakan sesuatu yang lazim dalam lingkungan akademis yang memang diharapkan selalu mengedepankan perspektif kritis. Dengan menggunakn metode komparatif, tulisan ini mungkin bisa menjadi ‘teks baru’—lebih tepatnya mungkin, ‘teks pendamping’ yang berusaha melihat relasi patron klien dari perspektif yang ditawarkan oleh Pierre Bourdieu.

Menurut penulis beberapa pemikiran Bourdieu tentang habitus, struktur, modal simbolik, dan kuasa simbolik yang berasal dari kajian sosiologi-etnografinya di wilayah pedesaan Aljazair bisa digunakan untuk melakukan re-reading terhadap eksistensi relasi patron-klien dalam tradisi minawang yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi kalau Heddy menggunakan perspektif James. S.Scott—meskipun akhirnya dikritisi juga—tentang patron-klien di Asia Tenggara, penulis lebih memilih untuk menggunakan perspektif Bourdieu untuk membaca ulang relasi yang terjadi dan kuasa apa di balik relasi tersebut.

 

Minawang: dari Scott ke Bourdieu

Dalam melakukan kajian tentang patron-klien Heddy cenderung mendasarkan analisisnya pada perspektif yang diajukan oleh James S.Scott. Menurut Scott—sebagaimana dikutip Heddy—hubungan patronasi memiliki karakteristik: (1) adanya ketimpangan (inequality) dalam pertukaran yang terjadi karena patron berada dalam posisi lebih kuat, lebih tinggi atau lebih kaya daripada klien sehingga ia mampu memberi lebih banyak kepada klien; (2) bersifat tatap muka, yang mana terdapat hubungan yang bersifat pribadi dan akrab sehingga menimbulkan rasa saling percaya antara dua pihak, dan; (3) bersifat luwes dan meluas (diffuse flexibility). Dalam kasus patron-klien di Asia Tenggara Scott mengatakan bahwa hubungan tersebut terjadi karena 3 kondisi pokok, yakni: (1) adanya ketimpangan mencolok dalam penguasaan atas kekayaan, status, dan kekuasaan, mengingat hal ini dianggap sah oleh mereka yang terlibat di dalamnya; (2) tidak adanya pranata yang menjamin keamanan individu, baik yang menyangkut status ataupun kekayaannya, dan; (3) tidak dapat diandalkannya ikatan kekerabatan saja sebagai sarana satu-satunya untuk mencari perlindungan serta memajukan diri.[2]

Kondisi-kondisi tersebut juga mempengaruhi lahirnya hubungan patron-klien dalam bentuk minawang di Sulawesi Selatan. Patron dalam hal ini adalah anakaraeng—juga biasa dikenal dengan sebutan punggawa. Sedangkan kliennya adalah ana’-ana’nya. Salah satu penyebab dari relasi ini adalah kesenjangan kekuasaan antara bangsawan (anakaraeng) dan orang biasa. Bangsawan oleh masyarakat di sana diyakini sebagai keturunan raja (karaeng) yang merupakan keturuanan dewa yang menikah dengan manusia. Dalam praktiknya, sebagaimana dijelaskan oleh Heddy, kelompok bangsawan ini mempunyai keistimewaan baik dalam harta kekayaan dan pusaka (gaukang)—yang kemudian menjadi alat legitimasi kekuasaan, dan kemudian menjadi penegas bagi keistimewaan mereka dalam relasi sosial.[3]

Keyakinan-keyakinan itu disosialisasikan terus-menerus dalam interaksi sehingga melahirkan kebiasaan-kebiasaan untuk membedakan kelas bangsawan dengan orang biasa sehingga menjadikannya sebagai aturan yang terkesan objektif. Masyarakat kemudian akan melihatnya sebagai hal yang wajar dan harus dipatuhi. Di sinilah sebenarnya letak signifikansi pemikiran Bourdieu tentang habitus. Habitus merupakan struktur kognitif yng menghubungkan individu dengan realitas sosial.[4] Jadi dengan habitus ini orang biasa akan menyesuaikan diri dan tindakannya dengan kenyataan sosial yang (sebenarnya) dikonstruksikan oleh kelas bangsawan.

Keyakinan tentang sesuatu yang mitis yang melekat pada diri bangsawan ini kemudian akan menjadi semacam aturan yang mengikat orang biasa dalam konsensus sehingga mereka tidak akan berani mempertanyakan lagi tentang benar atau tidaknya sebuah keyakinan. Dalam pandangan Bourdieu ini sebut realisasi mitos yang merupakan rekonsiliasi antara tuntutan subjektif dan kebutuhan objektif (seperti keperluan kolektif) yang mendasarkan keyakinan seluruh kelompok pada apa-apa yang diyakini kebenarannya.[5] Heddy, misalnya, mencontohkan betapa tingkat kebangsawanan seseorang harus diperhatikan dalam memutuskan sebuah perkara sosial agar tidak terjadi bencana atau kekacauan. Posisi tersebut pada akhirnya menjadikan kelas bangsawan memperoleh hak-hak yang lebih istimewa. Dan, orang-orang biasa tidak berani melawan keistimewaan tersebut karena mereka juga takut terkena kutukan.

Penerapan aturan dalam praktik keseharian masyarakat itulah yang kemudian melahirkan sistem klasifikasi dalam masyarakat. Kondisi ini oleh Bourdieu disebut doxa.[6] Dalam masyarakat di Sulawesi Selatan, klasifikasi ini kemudian melahirkan kelas bangsawan, orang biasa, dan budak. Dalam posisi keterbatasan, baik secara ekonomi maupun kuasa, orang biasa kemudian meminta perlindungan kepada kelas bangsawan. Jadi di balik sebuah relasi simbolik yang diterapkan dalam interaksi sosial antarkelas—dalam bentuk patron-klien—sebenarnya terdapat sebuah relasi kuasa yang berdimensi politis. Lebih jauh Bourdieu menjelaskan:

The theory of knowledge is a dimension of political theory because the specifically symbolic power to impose the principles of the construction of reality—in particular, social reality—is a major dimension of political power.[7]

Jadi relasi kuasa yang ada di balik patron-klien melalui keyakinan kolektif yang cenderung mitis mendapat peneguhannya. Sebenarnya Heddy secara tersirat sudah menegaskan kondisi tersebut. Ketika si orang biasa meminta perlindungan kepada bangsawan dengan sekian kewajiban dan imbalan sebagai realisasi dari hubungan tersebut karena alasan ekonomi dan diperkuat dengan sanksi-sanksi mitis maupun riil, di situlah sebenarnya telah berlangsung relasi kuasa.

 

Ketika bangsawan memberi hadiah: sebuah modal simbolik

Hubungan patron-klien melalui minawang disamping sebagai bentuk relasi sosial yang tersetruktur, juga bersifat sangat personal. Seorang anakaraeng biasa memberi hadiah ketika si orang biasa hendak punya keramaian/hajatan atau keperluan lain semisal membangun rumah.[8] Dalam sebuah relasi tentu ini bisa diasumsikan bukan semata-mata kedermawanan dari si anakaraeng dalam sudut pandang ekonomi. Dalam perspektif Bourdieu, bantuan ataupun hadiah yang diberikan seorang bangsawan merupakn modal simbolik (symbolic capital) di mana di baliknya si bangsawan sebenarnya menyimpan sebuah hasrat (desire) untuk menjalankan sebuah kuasa.

Modal simbolik tersebut dimiliki oleh anakaraeng karena ia secara historis maupun ekonomi sudah mapan sehingga ia tinggal menjalankan ‘kebaikan-kebaikan’ untuk semakin mengikat orang-orang biasa yang membutuhkan bantuannya atau mungkin kesaktiannya. Memberikan kebaikan ataupun hadiah kepada orang lain oleh Bourdieu disebut dengan good-faith economy, aktivitas ekonomi dengan keyakinan baik. Sedangkan bangsawan yang melakukannya dinamakan the man of good faith, orang yang berkeyakinan baik.[9] Anakaraeng dalam konteks ini merupakan orang yang dianggap berkeyakinan baik karena ia memberikan bantuan maupun rasa nyaman kepada kliennya tanpa meminta imbalan. Memang imbalannya tidak langsung dalam bentuk ekonomi, tetapi ia bisa saja mengharapkan imbalan dalam bentuk lain dari si klien semisal kesetiaan serta pengorbanannya untuk si anakaraeng.

 

Minawang: sebuah moda dominasi

Dengan mempunyai modal simbolik yang diperoleh secara ekonomi ataupun secara keturunan, seorang bangsawan akan mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki kelas lain dalam masyarakat. Dalam kondisi tersebut posisi si anakaraeng dalam struktur masyarakat akan semakin dominan dan jarang sekali yang berani mempertanyakannya. Dalam penjelasan Heddy dikatakan bahwa si anakaraeng bisa saja memberikan denda kepada orang biasa yang dirasa kerjannya kurang memuaskan. Ia juga mendapat hak istimewa dalam transaksi perdagangan.

Kajian yang dilakukan Bourdieu juga mendapatkan kenyataan serupa. Kondisi-kondisi itulah yang kemudian dinamakan dominasi, yakni ketika seseorang dari kelas tertentu mampu menggunakan modal simbolik yang dipunyainya untuk membuat tunduk orang-orang dari kelompok lain dalam sebuah struktur dan relasi sosial yang tampak sebagai kewajaran.[10] Dalam relasi minawang, si anakaraeng menggunakan moda dominasi yang berbasis pada dua ranah, yakni (a) alam sosial dimana dominasi dibangun melalui interaksi antarorang dalam sebuah struktur masyarakat dan (b) formasi sosial dimana dominasi dibangun melalui institusionalisasi simbol-simbol yang dimiliki sebuah kelas. Di satu sisi si anakaraeng telah membangun dominasinya dalam interaksi personal dalam hubungan patron-klien yang dianggap ‘sangat penting’ dan ‘wajar’ oleh kelas subordinat masyarakat—dalam hal ini adalah orang-orang biasa. Di sisi lain, ia juga mempertahankan dominasinya melalui benda-benda pusaka, gelar, maupun kesaktian yang oleh orang-orang biasa dianggap sebagai keturunan dari leluhurnya.

Kemampuan menjalankan dominasi berbasis dua ranah tersebut menjadikan relasi patron-klien dalam relasi minawang semakin kukuh. Bahkan ketika Heddy melakukan penelitian lapangannya kondisi tersebut masih berlangsung. Bahkan mungkin sampai saat ini tradisi tersebut masih tetap eksis meskipun harus melalui sekian modifikasi. Tentu ini merupakan kenyataan kultural yang harus selalu dikritisi ketika bangsa ini ‘berniat’ menjadi bangsa yang besar, bukan sekedar banyak penduduk dan makmur secara ekonomi, tetapi juga bangsa yang selalu siap untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kultural. Karena, budaya merupakan proses yang dinamis.

Gejayan, senja-senja kurasa indah, 27 November 2006.

 

Catatan akhir

[1] Pierre Bourdieu. “Structures, Habitus, Power: Basis for a Theory of Symbolic Power”, dalam Nicholas B.Dirk & Sherry B. Ortner (Eds).1994. Culture/Power/History, A Reader in Contemporary Social Theory. Pricenton: Pricenton University Press.hlm.161.

[2] Op.cit.hlm.32-37.

[3] Lebih jauh Heddy menjelaskan bahwa eksistensi harta benda dan pusaka pada akhirnya memunculkan keistimewaan-keistimewaan bagi kelas bangsawan dalam adat masyarakat. Seorang bangsawan, misalnya, berhak mengenakan denda kepada orang biasa bila ia tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Ia juga berhak mengenakan denda ketika orang biasa yang berpapasan dengannya tidak menurunkan sarung di bawah ketiak. Dalam tawar-menawar di pasar ia juga mendapat perlakuan istimewa, dalam artian ketika ia menawar, maka orang biasa tidak akan berani menawar lagi. Ibid.hlm.39-40.

[4] Lebih jauh, Bagus Takwin mendefinisikan habitus sebagai struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu ketika berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial. Lebih jauh baca Bagus Takwin. “Pengantar, Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-usul Masyarakat, Melampaui Oposisi Biner dalam Ilmu Sosial” dalam Richard Harker, Cheelen Mahar, & Chris Wilkes.2005. (Habitus x Modal)+ Ranah= Praktik (penterjemah Pipit Maisier). Yogyakarta: Penerbit Jalasutra.hlm.xiv-xix

[5] Bourdieu.Op.cit.hlm.159.

[6] Bourdieu.Ibid

[7] Ibid.hlm.161

[8] Heddy.Op.cit.hlm.33.

[9] Bourdieu menambahkan bahwa orang-orang berkeyakinan baik tidak mendasarkan kedermawanannya pada motivasi ekonomi. Ia mencontohkan ketika seseorang dalam masyarakat memberikan hadiah cuma-cuma kepada pihak lain, memang ia tidak meminta imbalan material—uang—tetapi bisa saja dengan pemberian itu ia sebenarnya ingin di kemudian hari ada ‘hasil’, semisal adanya kesepakatan-kesepakatan tentang penjualan tanah atau pernikahan. Bourdieu.Op.cit.hlm.168.

[10] Bourdieu.Ibid.hlm.178.

Bahan bacaan

Pierre Bourdieu. “Structures, Habitus, Power: Basis for a Theory of Symbolic Power”, dalam Nicholas B.Dirk & Sherry B. Ortner (Eds).1994. Culture/Power/History, A Reader in Contemporary Social Theory. Pricenton: Pricenton University Press.

Shri-Ahimsa-Putra, Heddy. “Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan, Kondisi Akhir Abad XIX”, dalam Prisma 6, Juni 1996. Jakarta: LP3S.

Takwin, Bagus. “Pengantar, Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-usul Masyarakat, Melampaui Oposisi Biner dalam Ilmu Sosial” dalam Richard Harker, Cheelen Mahar, & Chris Wilkes.2005. (Habitus x Modal)+ Ranah= Praktik (penterjemah Pipit Maisier). Yogyakarta: Penerbit Jalasutra.