Skip to toolbar

Menjaga cinta dalam kompleksitas narasi perlawanan

Ikwan Setiawan

Ketika membaca secara cepat Mata Kering Mata Cinta (Bambang Aris Kartika, 2011, selanjutnya disingkat MKMC) dan didukung stock of knowledge seputar efek diskursif Reformasi 1998, saya langsung menyimpulkan bahwa struktur dunia naratif novel ini tengah menegosiasikan, dalam bahasa ‘telanjang’, “perlawanan” terhadap bahaya laten bernama “tindakan represif rezim negara”. Namun, ketika mulai membaca secara lebih hati-hati bentangan peristiwa-peristiwa naratif di dalamnya, saya menemukan kompleksitas wacana yang menjadikan novel ini bukan sekedar narasi penuh pernyataan dan umpatan politik. Lebih dari itu, novel ini memunculkan dinamika dan kompleksitas diskursif terkait (a) transformasi sosio-kultural dunia ningrat Jawa (dalam konteks ini Yogya); (b) cinta dan gender; (c) resistensi terhadap kebiadaban rezim negara, dan, (d) kosmopolitanisme dan oksidentalisme. Dalam esai singkat ini, saya akan ‘berselancar’, memasuki riak-riak diskursif tersebut sembari menunjukkan bahwa dalam karya sastra—sepopuler apapun bahasa yang digunakan—terdapat bentangan persoalan dan wacana yang dianggit oleh pengarang sebagai tawaran-tawaran ideologis kepada pembacanya.

Keluarga ningrat yang bertransformasi

Sebagai anak dari keluarga Ndoro Kakung Seno, salah satu ningrat di Keraton Ngayogyakarta, yang sudah terbiasa dengan tradisi kepatuhan terhadap orang tua dan pemimpin, memang terasa aneh bahwa Agung bisa memiliki nalar kritis yang menjadikannya terlibat dalam demonstrasi Reformasi yang menuntut mundurnya rezim Soeharto. Lebih aneh lagi, ternyata Ndoro Kakung—pensiunan pejabat penting di pemerintahan—tidak pernah mempermasalahkan sikap kritis anaknya. Bahkan, ia mendukung perjuangan Agung dan kawan-kawannya. Dalam sebuah percakapan dengan Agung di rumah sakit setelah ia mengalami cedera sewaktu berdemonstrasi di UGM, Kanjeng Seno bertutur:

“Gung, idealismemu itu bagus dan penting. Terutama bagi generasi muda. Ibaratnya itu ruh dan perjuangan itu tubuh. Akan tetapi, porsi idealismemu itu harus disalurkan melalui media yang tepat. Yang pas. Kamu boleh bangga masih memiliki idealisme.” (MKMC:14)

“Romo ini diam karena sadar bahwa moral bangsa sudah mencapai titik nadir. Krisis yang melanda negeri ini sulit untuk segera diatasi karena kompleksitas permasalahannya sudah sangat akut. Kalau kanker sudah stadium tiga. Kronis. Ya, tinggal nunggu Dut-nya saja. Alias mati. Hampir semua aspek kehidupan mengalami gangguan krisis. Pesan Romo, berhati-hatilah kamu dalam berdemonstrasi. Pikirkanlah juga ibumu. Kasihan ia selalu mengkhawatirkanmu tiap kali kamu ikut turun ke jalan menjadi Parlemen Jalanan. Pikirkan ya, Le.” (MKMC:15-16)

Pernyataan-pernyataan Ndoro Kakung tersebut menegaskan adanya transformasi dunia ningrat menyikapi perubahan sosial-politik yang melanda negeri ini. Dalam konteks historis, pandangan Ndoro Kakung berjalin-kelindan, misalnya, dengan pilihan Sultan Hamengkubowono IX untuk membela Republik Indonesia yang masih berusia belia. Atau, dengan sikap politik Sultan Hamengkubuwono X yang bergabung dengan Amien Rais, Megawati, dan Gus Dur untuk mendukung gerakan reformasi 1998 yang dimotori mahasiswa. Menurut saya, pilihan sikap Ndoro Kakung merupakan bentuk negosiasi gagasan bahwa sefeodal apapun ningrat, mereka bisa bertransformasi dalam ranah publik yang memang menuntut adanya perubahan politik. Lebih dari itu, negosiasi kekritisan ningrat melalui sosok Ndoro Kakung merupakan bentuk naturalisasi dari kehadiran “ningratisme” di tengah-tengah masyarakat kontemporer yang tidak perlu dipermasalahkan karena, toh, mereka diyakini bisa mentransformasi subjektivitas feodal yang selama ini melekat dalam diri dan tradisi mereka. Sangat wajar kalau sebagian besar masyarakat Yogyakarta mendukung dan menuntut Sri Sultan ditetapkan sebagai Gubernur DIY tanpa melalui mekanisme pemilukada.

Perubahan lain yang tampak ‘mengagetkan’ adalah sikap permisif Ndoro Kakung Seno dan Ndoro Ayu Menik ketika mengetahui kehamilan Darti, kekasih Agung. Meskipun awalnya tampak shock, Ndoro Ayu akhirnya bisa memaklumi. Bahkan, Ndoro Kakung yang mendapat laporan perihal kehamilan itu tidak marah dan dengan tegas mengatakan:

“…Keluarga Senoreksodiprodjo sanggup bertanggung jawab. Tidak akan berlaku colong playu tinggal glanggang. Romo dan ibu sudah sepakat akan memperlakukanmu sebagai anak menantu. Oleh karena itu, kami berharap kamu tetap mau tinggal di rumah ini. Kita rawat bersama-sama anak dalam kandunganmu yang juga cucuku. Tapi, kami juga akan memberikan kebebasan padamu, Nduk, untuk mengambil keputusan. Kemudian, Romo dan ibu memohon maaf atas kelakukan anakku lanang. Kamu mau to memaafkan.” (MKMC, hlm. 112)

Bahkan, ketika Darti merasa bersalah telah membawa aib bagi keluarga Ndoro Kakung, Ndoro Ayu Menik segera berkata: “Jangan terlalu kamu pikirkan persoalan itu, Nduk. Kejadian seperti kamu itu sekarang sudah menjadi hal yang lumrah dan tidak aneh lagi. Malah kalau tidak hamil dulu jadi barang langka dan aneh” (MKMC, hlm. 115). Semua ketakutan Darti yang beranggapan bahwa kehamilan di luar nikah yang ia alami akan membawa aib bagi keluarga Ndoro Kakung sirna mendengar pernyataan tersebut. Darti, sebagai perempuan yang besar dalam tradisi desa dan jauh dari Keraton, sudah terlanjur menerima kebenaran stereotip tentang keluarga ningrat yang menjaga keadiluhungan perilaku dan sikap, termasuk mentabukan kehamilan di luar nikah. Kenyataannya, keluarga Ndoro Kakung mau menerima dan merawatnya sebagai anak mantu, meskipun ia belum menikah dengan Agung. Sikap permisif keluarga Senoreksodiprodjo merupakan bentuk artikulasi terhadap kecenderungan umum tentang “seks bebas” yang berlangsung di kalangan muda-mudi di Yogyakarta. Artinya, mereka adalah subjek yang memberikan kesepakatan terhadap praktik seks bebas kaum muda.

Semua tabu seksualitas yang pada masa lampau membatasi hasrat-hasrat kebebasan individu, tidak perlu diperbincangkan lagi. Hubungan badan pra-nikah bukan lagi harus diposisikan sebagai aib yang memalukan karena sudah menjadi hal yang lazim dalam masyarakat Yogya kontemporer, meskipun tidak semua bisa menerima. Dalam kondisi demikian, pilihan keluarga ningrat untuk mempertahankan tabu tersebut tentu akan dikatakan ketinggalan zaman. Dengan memilih merawat Darti, paling tidak, keluarga Ndoro Kakung juga tetap menjaga martabat keningratannya; bertanggung jawab atas segala perbuatan, meskipun harus menanggung malu. Toh, mereka juga akan mendapat imbalan setimpal dari pengorbanan itu, yakni kehadiran cucu yang sudah lama dinantikan. Maka, menjaga sikap kesatria keluarga ningrat dan mendapatkan pewaris trah merupakan alasan utama mengapa keluarga Ndoro Seno mau menerima dan merawat Darti.

Cinta dan posisi gender: sebuah pilihan kompleks

Cinta, nyatanya, tetap menjadi elemen penting dalam narasi sastra, meskipun berisi makna ideologis perlawanan. Cinta dalam MKCK adalah cinta antara anak keluarga ningrat dan keluarga desa, Agung dan Darti. Tidak ada lagi cerita dua dunia yang saling bertentangan ketika mereka saling mencintai. Bahkan, norma-norma agama atau kekuatan traidisional lainnya tidak perlu dirisaukan, karena Bambang lebih memilih pembebasan hasrat sebagai kekuatan cinta yang sebenarnya. Maka, persetubuhan pra-nikah adalah peristiwa yang tak perlu ditakuti sebagai dosa besar karena nalar cinta telah menguasai diri mereka (MKCK: 42 & 68). Ketaatan orang tua Darti dalam hal ibadah dan keaktifan mereka dalam pengajian serta status bapaknya sebagai Kepala Desa tidak perlu lagi ditakuti karena energi cinta lebih bisa menggerakkan tubuh secara merdeka.

Cinta itu pula yang membuatnya bertahan, meskipun harus setia menunggu kedatangan Agung dalam ketidakpastian, karena lelaki yang telah menghamilinya itu masih dalam pelarian ke luar negeri. Nyatanya, Darti bukanlah perempuan tangguh yang siap secara mental menanggung beban berat ditinggalkan kekasihnya hanya dengan kekuatan cinta.

“Menangis, hanya itulah yang bisa dilakukannya. Semua impiannya telah hangus bersamaan dengan kenyataan bahwa justru kepahitan hidup yang ia hadapinya, bukanlah kebahagiaan yang selama ini dicita-citakan. Semua yang diidam-idamkan kini hanyalah tinggal harapan semu yang menyakitkan hati. Kandungannya sudah tambak seperti tambir. Perutnya menggelembung, sehingga kalau berjalan menggeleyot. Kakinya mulai bengkak-bengkak. Payudaranya juga mulai padat membesar. Tapi, ayah dari bayi yang tengah dikandungnya tidak juga berada di sisinya saat ini…” (MKCK: 123)

Rupa-rupanya, pengarang lebih memilih untuk menampilkan stereotip perempuan yang meskipun kuat dalam menjalani kehamilan di luar nikahnya tetap tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan tangis. Meskipun bersedih dan menangis, Darti tetap berusaha tabah dan sabar menunggu kehadiran ayah dari anak yang dikandungnya. Bahkan, ketika putranya lahir dan belum ada kabar tentang Agung, ia tetap memilih bertahan di rumah Ndoro Kakung Seno. Posisi ideologis tersebut memang menghadirkan-kembali subordinasi perempuan di tengah-tengah perjuangan kesederajatan yang saat ini berkembang pesat. Namun, kesetiaan menunggu orang yang ia cintai—yang telah membela keluarganya yang direpresi rezim negara—dalam pengasingan di luar negeri merupakan argumen naratif mengapa Darti rela menjalani posisi perempuan subordinat.

Bambang, nyatanya, sangat menyadari bahwa dalam dunia gerakan kontemporer, muncul pula para aktivis feminis. Tokoh Sayekti, kawan Agung di London yang mengantarkan surat untuk Darti, merupakan representasi dari subjek feminis di tengah-tengah kuasa patriarki. Sementara Darti menerima subordinasi perempuan, Yekti dengan tegas melawannya. Bahkan, ia berketetapan “menunda pernikahan dan memilih untuk berjuang menegakkan pengakuan hak-hak asasi kaum perempuan sebagai manusia merdeka yang memiliki martabat dan harga diri” (MKCK: 163). Kehadiran Yekti dan wacana feminisme yang ia bawa, tampak berusaha mendekonstruksi kemapanan ideologi patriarki. Bahwa, ada perempuan Indonesia yang juga berani menggugat dan mengganggu kuasa laki-laki yang dinegoasiasikan melalui institusi keluarga. Namun, dekonstruksi tersebut hanya menjadi permainan penanda karena anggitan feminisme yang diidealisasi dalam novel ini bukanlah yang bersifat radikal—yang menentang institusionalisasi keluarga heteroseksual. Yekti tetaplah perempuan yang tidak menolak sepenuhnya lembaga keluarga. Ia hanya menundanya dan akan menikah kalau “…perjuangan perempuan berhasil” karena bagaimanapun juga dia “…adalah seorang perempuan yang memiliki perasaan” (MKCK: 163-164). Dekonstruksi dan resistensi terhadap patriarki ternyata tidak diidealisasi mampu menghancurkan sepenuhnya norma dan wacana patriarki itu sendiri. Dengan kata lain, dekonstruksi yang dijalankan dalam konteks patriarki, pada dasarnya merekonstruksi kemapanan patriarki dalam formasi yang lain.

Melawan rezim negara dalam balutan oksidentalisme

Bagi saya, selain kompleksitas cinta dan posisi gender serta transformasi keningratan Jawa yang bisa diperbincangkan lebih complicated lagi, Bambang memiliki “komitmen politis” untuk mengingatkan pembaca bahwa meskipun Orde Baru telah lengser, represi dan kekerasan oleh rezim negara masih saja terus berlangsung. Contoh yang sangat gamblang diungkapkan dalam novel ini adalah penyerobotan lahan oleh rezim negara atas nama pembangunan yang dialami oleh keluarga Darti. Kerabatnya harus menjadi korban kebiadaban aparat keamanan yang bersekongkol dengan seorang bupati karena mempertahankan lahan bukit jati. Permasalahan itulah yang menjadikan Agung harus berurusan dengan aparat keamanan karena mendemo kantor polisi tempat Pakleknya Darti dipenjara.

Represi yang masih saja dipraktikkan rezim negara—yang sampai saat ini masih digerakkan militer—memunculkan ketakutan sekaligus kebencian bagi kalangan aktivis yang mengatasnamakan demokrasi dan HAM, seperti Agung. Ia takut karena hidupnya terancam. Ia benci karena negara ini telah dikuasai oleh orang-orang yang hanya mengeruk keuntungan pribadi. Dalam kondisi demikian, pilihan melarikan diri keluar negeri menjadi masuk akal.

“…Sepertinya aku dan kawan-kawan memutuskan untuk menjauh dari negeri ini. Menjauh dari bangsaku sendiri. Bangsa yang selama ini aku banggakan, tetapi bukan penguasanya. Aku bangga dengan negeri ini. Dengan seluruh kekayaan yang tersembunyi dari dalam tanah air ini. Aku bangga dengan sejarah bangsa ini. Keberanian bangsaku. Heroisme perjuangan para pendiri negeri ini. Tapi aku menangis bahwa masa depan bangsaku dihancurkan oleh orang-orang oportunis, sok nasionalis padahal mereka semua adalah penganut kaum kleptokrasi. Aku sudah muak dengan ketidakadilan.” (MKMC: 96)

Menguatnya sikap ambivalen—mencintai sekaligus membenci—dalam benak Agung yang mendorongnya untuk melarikan diri ke luar negeri merupakan representasi dari ketidakmenentuan hidup bagi subjek pascakolonial di tengah-tengah kemerdekaan administratif yang mereka alami. Nasionalisme yang mestinya menguat dalam subjektivitas politiko-kultural penerus bangsa ini harus ‘remuk’ dan perlu dianggit-ulang ketika menghadapi rezim negara yang suka merampok, bukan hanya kekayaan negara tetapi juga ketentraman dan kebahagiaan hidup warga negara. Nyatanya, Agung tidak memilih untuk terus menggelorakan semangat resistensi terhadap rezim dengan cara kerja-kerja aktivisme-frontal. Ia lebih memilih untuk “menyelamatkan diri” dengan cara melarikan diri ke London dengan bantuan Amnesti Internasional; meninggalkan Darti yang tengah mengandung anaknya, meninggalkan keluarganya, dan meninggalkan negara-bangsanya. Ia lebih menikmati kosmopolitanisme di London dan terus meyakini bahwa negara-bangsanya yang digerakkan oleh orang-orang biadab adalah representasi orientalisme yang memang perlu di-demokrasi-kan dan di-HAM-kan.

Negara-negara Barat—seperti Inggris dalam novel ini—telah bertransformasi sebagai kekuatan politik yang sangat care terhadap demokrasi dan penegakan HAM. Dalam benak para aktivis pro-demokrasi, negara-negara Barat bukan lagi penjajah yang harus ditakuti atau dilawan karena mereka telah memberikan banyak dana untuk beasiswa ataupun memberikan pertolongan kepada para aktivis yang melarikan diri. Inilah filantrofisme Barat yang bermata-ganda: menjadikan subjek-subjek pascakolonial melupakan bayangan-bayangan kekejaman kolonialisme sekaligus menegaskan bahwa oksidentalisme merupakan kebenaran yang membebaskan dari kekejaman rezim negara pascakolonial yang nyatanya tetap represif. Berhadapan dengan anggitan “kemanusiaan Barat”, Bambang memang tidak berusaha mengeksplorasi lebih jauh lagi kompleksitas diskursif yang dihasilkan dari menguatnya oksidentalisme dalam benak subjek pascakolonial. Ia lebih memilih untuk menempatkan pilihan ke Barat yang diambil Agung sebagai kebenaran pragmatis di tengah-tengah kekejaman yang diperbuat rezim negara.

Kebenaran pragmatis tersebut menjadikan representasi rezim negara pascakolonial begitu buruk. Terjadi repetisi dan pembalikan kuasa. Artinya, rezim negara yang dihasilkan dari gerakan perubahan, ternyata, masih dianggit mengulangi dan menjalankan kuasa model kolonial—atau bahkan lebih buruk? Maka, pembalikan kuasa berlangsung di mana rezim negara-negara Barat yang pada masa lampau menjalankan kolonialisme menjelma para penebar kemanusiaan yang mampu memberikan “pencerahan jilid kedua” kepada subjek pascakolonial. Sementara, rezim negara pascakolonial adalah kumpulan monster yang siap menerkam dan membunuh gerakan dan semangat resistensi. Dalam kondisi demikian, nasionalisme benar-benar berada di titik nadir karena dilanggengkan dengan paksaan, bukannya evaluasi dan kritik ajeg yang bisa mendewasakan rezim dan warga negara.

Sebenarnya, bukan sebuah akhir…

Paling tidak, Agung, di tengah-tengah perlawanannya dari luar negeri, masih terus menyimpan kerinduan untuk pulang ke Indonesia, meskipun itu lebih didasarkan pada keinginan untuk meneruskan cintanya yang tertunda dengan Darti dan kerinduannya kepada buah hati mereka—Tegar. Apakah ia akan mengambil rute pulang untuk terus mengobarkan semangat resistensi terhadap rezim negara, seperti yang pernah dilakukan para sarjana Indonesia di Belanda pada masa kolonial? Sampai dengan halaman terakhir novel ini, Bambang tidak pernah menandakan sebuah jawaban atas pertanyaan tersebut. Atau, jangan-jangan, dia memang berniat membuat “novel lanjutan”? Semua serba mungkin.

Bagi saya pribadi, novel ini memang akan menjadi situs naratif/kultural yang selalu mengingatkan bahwa masih ada bahaya laten di negara-bangsa Indonesia pascakolonial dan pascareformasi. Militerisme masih terus mengintai dan merongrong gerakan penguatan dan pemberdayaan masyarakat sipil. Selain itu, bahaya laten yang lain adalah kembali menguatnya idealisasi oksidentalisme dalam benak generasi muda, kalangan aktivis, dan kalangan intelektual, sehingga bisa menghancurkan realitas historis kolonialisme—yang kenyataannya bertransformasi secara manis dalam era globalisasi saat ini.

Memang, pembacaan saya terhadap novel ini belumlah berakhir. Dan, kita semua memang tidak harus buru-buru mengakhirinya karena bentangan diskursifnya masih harus membutuhkan pendetilan analisis. Kalau kemudian, Bambang menyimpulkan novelnya dengan klausa “ketika perlawanan untuk merdeka tidak berpihak”, maka saya mengajukan usulan bahwa “tidak berpihak” bisa berarti “berpihak”; entah kepada siapa. Merdeka…!!!