Skip to toolbar

Membincang budaya Jember: Menyoal kompleksitas kultural sebuah diaspora lokal

Ikwan Setiawan

Esai disampaikan dalam Launching Tegalboto Pos, UKPKM Unej, Gedung PKM Unej, 15 Desember 2011.

Ketika kemarin (Rabu, 14 Desember 2011) seorang pengurus UKPKM memberikan 1 eksemplar Tegalboto Pos (Edisi VIII, Desember 2011) dengan topik utama “Jember yang (Tak) Berbudaya”, saya langsung teringat 15 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1996, ketika saya mulai berkecimpung di kegiatan kesenian kampus, tepatnya di Fakultas Sastra Universitas Jember. Di sela-sela latihan dan pementasan, saya dan kawan-kawan aktivis seni seringkali berdiskusi tentang “akar dan identitas budaya Jember”. Sebagian kawan menganggap Jember tidak punya budaya asli. Sementara, sebagian yang lain meyakini bahwa tidak penting berdebat tentang budaya asli Jember, apa yang ada saja dikembangkan. Beberapa tahun yang lalu, sebuah seminar digelar di Lemlit Universitas Jember untuk membincang “ada tidaknya budaya khas/asli Jember”. Bahkan, pada 21 September 2011, sebuah seminar terbatas yang diselenggarakan atas kerjasama Jurusan Sejarah Unej dan Kantor Pariwisata dan Budaya Jember juga mempermasalahkan tentang budaya Jember.

Ilustrasi di atas, paling tidak, menunjukkan betapa identitas budaya Jember masih menjadi belantara dan kontestasi pemaknaan yang sampai hari ini belum berakhir, di mana semua pihak bisa menegosiasikan gagasan dan pemahaman sesuai dengan perspektif masing-masing. Saya melihat apa yang dilakukan kawan-kawan UKPKM—dengan mengangkat, lagi-lagi, persoalan budaya Jember—merupakan sebuah upaya untuk ikut berkontestasi dalam memaknai secara kritis perdebatan ada atau tidak adanya budaya asli Jember. Meskipun menjelma sebagai repetisi diskursif, paling tidak, kawan-kawan berusaha untuk menelorkan sebuah cara pandang baru terkait budaya “pandalungan” sebagai identitas budaya Jember.

Bagi saya pribadi, kalau ada pihak-pihak yang mengatakan Jember tidak punya budaya khas, mereka mungkin masih terjebak dalam pemikiran antropologis klasik yang berkeyakinan bahwa sebuah masyarakat yang menempati wilayah geografis tertentu selalu memiliki identitas kultural kolektif, semisal kesenian, ritual, maupun bahasa. Asumsi berlangsungnya asimilasi dan akulturasi kultural dalam masyarakat Jember yang bisa menghasilkan “budaya baru” juga terlalu menyederhanakan persoalan karena proses interaksi sosio-kultural yang melibatkan dua etnis besar—Jawa dan Madura—serta etnis-etnis lain tidak sesederhana asumsi-asumsi antropologis.

 

Sebuah diaspora lokal

Saya lebih suka memaknai dan memahami proses kultural yang berlangsung dalam masyarakat Jember dengan konsep diaspora lokal. Diaspora, pada awalnya, digunakan untuk menunjuk komunitas Yahudi yang hidup di Eropa, jauh dari tanah leluhur mereka di Israel. Dalam perkembangannya, istilah ini digunakan secara luas untuk mendefinisikan komunitas migran, baik dari Asia maupun Afrika yang hidup dan belajar memahami dan menjalankan budaya negara induk, sembari terus mempraktikkan sebagian budaya asal (Kalra, Kaur, & Hutnyk, 2005; Hae-kyung Um, 2005; Mehta, 2004). Dalam konteks Jember, konsep diaspora harus diperlakukan secara khusus. Mengapa? Karena tidak seperti di Eropa ataupun Amerika di mana komunitas diasporik harus beradaptasi dengan budaya induk yang dominan, masyarakat diasporik di Jember tidak dituntut berlaku demikian. Artinya, mereka bebas untuk hidup dengan budaya asal tanpa harus bingung beradaptasi dengan budaya induk. Karena kasus tersebut berlangsung dalam setting lokal, bukannya global, maka saya menggunakan konsep diaspora lokal. Dalam konteks diasporik tersebut, masyarakat Jember tidak bisa lagi dibicarakan atau dituntut harus memiliki budaya khas, meskipun hal itu bisa saja terjadi—entah kapan. Paling tidak, ada dua proses kultural yang bisa berlangsung.

Pertama, kecenderungan memperkokoh konstruksi kultural pada lokalitas/etnisitas masing-masing etnis (Yuswadi, 2008: 58). Sampai saat ini, masyarakat Jawa Mataraman dan Panaragan, misalnya, masih menjalankan upacara slametan terkait kelahiran, khitanan, pernikahan, dan kematian. Demikian pula masyarakat Madura masih kental tradisi ritual terkait keyakinan agama, kyai, dan pesantren. Wayang kulit dan jaranan berkembang di beberapa kecamatan yang menjadi basis etnis Jawa (Mataraman) seperti Semboro, Umbulsari, Kencong, Ambulu, dan Wuluhan. Sementara, reog Ponorogo berkembang di Ambulu dan Wuluhan. Adapun kesenian Can-macanan Kaduk, musik patrol, dan Ludruk berbahasa Madura eksis di Jember bagian Utara dan kota. Selain itu, mereka, utamanya yang berada jauh dari kota, masih menggunakan bahasa daerah masing-masing. Maka, identitas kultural dalam kondisi demikian merupakan sebuah proses yang terus dinegosiasikan, di mana masing-masing etnis tidak bisa melupakan akar historis-kultural dari budaya asal—tidak sepenuhnya, meskipun tidak menutup kemungkinan masuknya pengaruh etnis lain.

Kedua, terjadinya hibridisasi kultural sebagai akibat sosialisasi antaretnis (Yuswadi, 2008: 59). Kategorisasi hibridisasi budaya dalam masyarakat Jember seperti yang diungkapkan Yuswadi—dengan paradigma sosiologi—sebenarnya perlu dikritisi. Pandangan tersebut menegasikan motivasi ideologis-politis maupun ekonomis dalam hibridisasi. Dalam kacamata kajian poskolonial, hibriditas kultural merupakan bentuk dan strategi kultural yang berasal dari “peniruan” terhadap budaya dominan oleh masyarakat subordinat, tetapi tidak sepenuhnya, sehingga mereka juga tidak bisa dikuasai sepenuhnya (Bhabha, 1994, 1995). Peniruan yang berlangsung sekaligus menjadi “ejekan” karena budaya dan masyarakat dominan yang tidak bisa menguasai sepenuhnya masyarakat subordinat yang, ternyata, masih menjalankan sebagian budaya lokalnya. Artinya, mereka masih berada di “ruang antara” yang mengakibatkan keberantaraan dan ambivalensi kultural—mencintai sekaligus membenci budaya dan masyarakat dominan. Keberantaraan dan ambivalensi itulah yang menghasilkan hibriditas, di mana asal-usul dan karakteristik lokalitas dikoreksi tanpa menghilangkan sepenuhnya; sebuah strategi subjektivitas baru agar mereka bisa survive.

Menurut saya, peniruan bahasa dan sebagian kultur Jawa oleh masyarakat Madura atau sebaliknya—baik karena proses interaksi sosio-kultural maupun pernikahan dan seringkali dilabeli dengan istilah pandalungan—merupakan upaya mereka untuk berkontestasi dan survive dalam praktik kultural dan hidup di Jember. Kenyataannya, hibriditas semacam itu hanya berlangsung di kota kabupaten atau kota kecamatan yang struktur dan praktik birokrasinya secara historis banyak dikendalikan oleh elite Jawa. Sementara, di wilayah-wilayah pedesaan, masyarakat tetap menjalankan bahasa dan adat-istiadat etnis masing-masing. Dengan kata lain, konsep hibriditas budaya harus dilihat secara spesifik berdasarkan posisi geografis masyarakat. Selain itu, cara pandang yang hanya menempatkan interaksi kultural antara Jawa dan Madura juga menegasikan pengaruh budaya Barat yang dijalankan oleh pekebun dan birokrat kolonial dan transformasinya dari era Soekarno, Orde Baru, dan Reformasi yang juga ditiru oleh masyarakat Jember. Termasuk juga menegasikan interaksi kedua etnis besar itu dengan komunitas China dan Arab.

Dengan memakai konsep diaspora dalam periuk besar budaya, saya melihat ada beberapa keunggulan diskursif. Pertama, masyarakat Jember kaya akan ragam budaya berbasis karakteristik masing-masing etnis. Kedua, tidak perlu lagi bersusah payah mencari identitas budaya khas Jember, karena keragaman itulah identitas Jember sebenarnya. Pencarian identitas khas tertentu—seolah-olah made in Jember asli—hanya akan memunculkan peluang konflik atau sekedar menguntungkan individu/kelompok tertentu.[1] Masyarakat berhak mengekspresikan budaya masing-masing tanpa rasa takut, seperti yang terjadi di zaman Orde Baru ketika masyarakat China dilarang melakukan selebrasi kultural. Masyarakat China dengan Barongsai dan Arab dengan Gambus-nya juga berhak hidup. Ketiga, kalaupun ada interaksi kultural antaretnis dan menghasilkan tradisi hibrid, semacam bahasa, hal itu terjadi sebagai bentuk negosiasi dan artikulasi kepentingan untuk saling melanjutkan kehidupan secara berdampingan. Keempat, ketika penghargaan terhadap kekayaan kultural semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat, akan meningkatkan toleransi dan mengeliminir rasa takut di kalangan minoritas. Keunggulan terakhir ini pula yang bisa menjadi modal sosio-kultural untuk menyemai benih-benih multikulturalisme di Jember, ketika di wilayah-wilayah lain yang multi-etnik dan multi-agama sering mengalami konflik berdarah.

 

Beberapa isu yang menarik, sekaligus simpulan

Dengan cara pikir di atas, saya melihat bahwa beberapa tulisan yang dihadirkan dalam Tegalboto Pos kali ini, paling tidak, “berani” menerobos pemahaman konvensional tentang cita-cita lahirnya sebuah budaya asli Jember. Liputan tentang batik Sumbejambe, kisah Sogol, tari Lahbako, maupun geliat kultural graffiti menunjukkan betapa ada “kesadaran plural” dari penulis dan dewan redaksi dalam memotret persoalan budaya Jember. Artinya, kawan-kawan tidak lagi terjebak dalam perdebatan klasik ada atau tidak adanya budaya khas Jember. Biarlah perdebatan kita tutup dengan cara pandang baru, meminjam ungkapan D.D Wulandari dalam edisi ini: “Budaya tetaplah budaya. Berdampingan dengan masyarakat…Pun tidak ada gunanya kita memprediksi kapan budaya Jember harus segera terbentuk. Atau, pun tidak ada gunanya berusaha membuat Jember tampak sangat khas dengan membuat beberapa rekayasa produk budaya. Sebab, inilah Jember”. Namun, menurut saya ada beberapa tema menarik yang—mungkin?—luput dari pengamatan kawan-kawan dalam edisi kali ini—mungkin karena formatnya newsletter?

Pertama, bagaimana pengaruh kolonialisme terhadap formasi dan segregasi sosio-kultural yang berlangsung di Jember. Para penjajah secara sadar melakukan segregasi etnis dengan mendatangkan dan menempatkan masyarakat Jawa di wilayah-wilayah selatan dan barat Jember yang berbasis pertanian komersil, seperti padi dan tebu. Sementara, masyarakat Madura ditempatkan di wilayah perkebunan di utara dan timur Jember. Sedangkan, etnis China dan Arab di wilayah kota kabupaten maupun kecamatan. Usaha untuk terus menarasikan kekayaan kultural masing-masing etnis dalam ruang geografis yang tengah dan terus berubah tentu sangat menarik untuk dikaji. Selain itu, bagaimana mereka mengapropriasi budaya kolonial dalam formasi kultural adalah sebuah dinamika yang perlu diperbincangkan lebih lanjut.

Kedua, dinamika kultural yang berlangsung dalam subjektivitas individu maupun komunitas etnis yang meniru dan mengadaptasi budaya etnis dominan. Misalnya, bagaimana individu-individu dari etnis Madura berusaha meniru budaya Jawa, baik dalam hal bahasa maupun ritual pernikahan. Mereka tentu punya orientasi dan tujuan mengapa melakukan pilihan tersebut. Selain itu, mengapa di beberapa wilayah selatan, etnis Jawa yang dulunya terkenal sebagai abangan, saat ini memiliki gairah religi yang menyamai etnis Madura. Bahkan, banyak rumah di Semboro, misalnya, dilengkapi dengan musholla di bagian depan.

Ketiga, bagaimana siasat etnis minoritas, seperti China dan Arab, untuk diakui eksistensi dan selebrasi kultural mereka di tengah-tengah dominasi Madura dan Jawa. Komunitas China, misalnya, saat ini bebas memainkan barongsai dan liang liong dalam perayaan Imlek. Tentu, keterbebasan dari larangan rezim Orba menjadi penyebab utama keberanian mereka untuk berselebrasi. Namun, mereka tentu memiliki siasat untuk berdialog atau mendekati tokoh-tokoh kultural maupun agama dari etnis dominan agar mendukung perayaan tersebut.

Keempat, bagaimana pengaruh kapitalisme pasar terhadap formasi kultural masyarakat Jember. Saat ini, tidak ada lagi masyarakat yang bisa lepas dari peradaban pasar, dari masyarakat di lereng Argopuro hingga di pesisir selatan Puger. Menariknya, kuasa kapitalisme pasar, ternyata tidak bisa membunuh semuah budaya lokal masing-masing etnis yang ada di Jember. Bahkan, mereka bisa melakukan siasat-siasat untuk terus mentransformasikan sebagian budaya lokal mereka di tengah-tengah modernitas. Namun demikian, tetap saja yang mengendalikan adalah impian kemajuan dalam bimbingan modernitas dan pasar. Melihat tegangan kultural antara etnisitas, modernitas, dan kuasa pasar tentu akan melahirkan formasi diskursif yang menarik.

Kelima, bagaimana sikap dan kebijakan rezim negara—dalam hal ini Pemkab—terhadap dinamika kultural Jember. Menciptakan tari Lahbako, sebagaimana diulas oleh S.C Utami dalam edisi ini, adalah contoh kebijakan yang diambil Pemkab. Namun, kalau kita lihat saat ini, mereka tampak tidak punya kebijakan yang jelas. Sampai-sampai Bulan Berkunjung ke Jember menjadi ajang motocross—sebuah kebodohan yang luar biasa. Bahkan, JFC yang nyata-nyata produk swasta, harus dilekatkan dengan BBJ. Atau, jangan-jangan karena menyadari ketidakmampuan aparat Pemkab untuk menciptakan kebijakan budaya yang bisa dirasakan masyarakat, redaksi tidak tertarik untuk meliputnya?

Demikianlah, hasil bacaan singkat saya terhadap 28 halaman Tegalboto Pos Edisi VIII, Desember 2011. Paling tidak, menurut saya pribadi, kehadiran newsletter ini dan juga terbitan unit kegiatan pers mahasiswa lainnya, akan terus menyemaikan semangat kritis untuk membongkar persoalan-persoalan yang tampaknya sederhana di sekitar kita, tetapi, sejatinya, menyimpan bentangan dan gumpalan diskursif yang menarik untuk diuraikan dan disampaikan kepada publik.

 

Bacaan pendukung

Bhabha, Hommi K. 1994. The Location of Culture. London: Routledge.

_______________. 1995. “Signs Taken for Wonders”. Dalam Bill Aschroft, Garret Griffiths, & Helen Tiffin (eds). The post-colonial studies reader. London: Routledge.

Hae-kyung Um (ed). 2005. Diasporas and Interculturalism in Asian Performing Arts: Translating traditions. London: Routledge Curzon.

Kalra, Virinder S., Raminder Kaur, & John Hutnyk. 2005. Diaspora & Hybridity. London: Sage Publications.

Mehta, Brinda. 2004. Diasporic (Dis)locations: Indo-Caribbean Women Writers Negotiate the Kala Pani. Jamaica: University of the West Indies Press.

Yuswadi, Hary. 2008. “Budaya Pandalungan: Bentuk Multikulturalitas dan Hibridisasi Budaya Antaretnik”, dalam Ayu Sutarto & Setya Yuwana Sudikan (ed). Pemetaan Kebudayaan di Provinsi Jawa Timur: Sebuah Upaya Pencarian Nilai-nilai Positif. Surabaya: Biro Mental Spiritual Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Komyawisda Jatim.

[1] Beberapa tahun yang lalu, misalnya, seorang pegiat seni mendapat dana pembinaan dari Provinsi Jawa Timur karena ia menulis secara historis-estetik tentang can-macanan kaduk. Para pegiat can-macanan kaduk berang dengan anugrah itu, karena mereka merasa si seniman tidak pernah berkontribusi terhadap perkembangan can-macanan kaduk. Usaha semacam itu terbukti tidak pernah menyentuh akar permasalahan dan hanya menguntungkan individu atau kelompok yang mempunyai jaringan ke birokrat.