Skip to toolbar

Kritik dan Gagasan untuk Pengembangan Pariwisata Warisan Budaya Jember

Ikwan Setiawan

Disampaikan dalam Seminar bertajuk Mewujudkan Potensi Sejarah, Budaya, dan Purbakala sebagai Aset Pariwisata Kabupaten Jember, yang diselenggarakan atas kerjasama Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember bekerjasama dengan Kantor Pariwisata dan Budaya Kabupaten Jember, Aula Fakultas Sastra, 21 September 2011.

Diaspora Budaya dalam Periuk Besar Bernama Jember

Dalam beberapa tahun terakhir, di kalangan akademisi dan budayawan di Jember, muncul pertanyaan tentang ada tidaknya budaya khas Jember. Menurut saya, perdebatan itu melupakan realitas bahwa masyarakat Jember secara historis adalah berasal dari para migran—sebagian besar berasal dari Jawa Mataraman, Panaragan, dan Madura, dan sebagian kecil China dan Arab—yang sengaja didatangkan oleh kolonial Belanda. Namun, kerinduan terhadap kehidupan dan budaya di tempat asal-usul tetap kuat, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap meyakini dan mempraktikkan budaya asal. Kondisi itu berlanjut hingga hari ini. Dalam kajian poskolonial, kondisi sosio-kultural para migran di tempat baru melahirkan apa yang disebut diaspora. Diaspora, pada awalnya, digunakan untuk menunjuk komunitas Yahudi yang hidup di Eropa, jauh dari tanah leluhur mereka di Israel. Dalam perkembangannya, istilah ini digunakan secara luas untuk mendefinisikan komunitas migran, baik dari Asia maupun Afrika yang hidup dan belajar memahami dan menjalankan budaya negara induk, sembari terus mempraktikkan sebagian budaya asal (Kalra, Kaur, & Hutnyk, 2005; Hae-kyung Um, 2005; Mehta, 2004). Dalam konteks Jember, konsep diaspora harus diperlakukan secara khusus. Mengapa? Karena tidak seperti di Eropa ataupun Amerika di mana komunitas diasporik harus beradaptasi dengan budaya induk yang dominan, masyarakat diasporik di Jember tidak dituntut berlaku demikian. Artinya, mereka bebas untuk hidup dengan budaya asal tanpa harus bingung beradaptasi dengan budaya induk.

Banyaknya etnis di Jember seringkali dianggap menghasilkan masyarakat dan budaya yang disebut pandalungan. Kata “pandalungan”, menurut Yuswadi (2010: 53), secara etimologis merujuk pada kata “dalung” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1985, yang berarti dulang besar terbuat dari logam”. Masih menurut Yuswadi, pandalungan merujuk pada Prawiroatmodjo juga bermakna “berbicara/berkata dengan tiada tentu adabnya/sopan-santunnya”. Saya sendiri lebih senang menggunakan makna pertama karena lebih menyentuh realitas kultural dalam masyarakat. Untuk memudahkan pemaknaan kata “dulang” saya maknai sebagai “periuk besar”. Adapun makna kedua lebih bersifat stereotip bahwa seolah-olah masyarakat Jember tidak bisa berbahasa halus. Kenyataannya, masyarakat Jawa di bagian Selatan masih biasa menggunakan bahasa krama. Selain itu, apa ada yang salah kalau kita tidak memakai bahasa halus yang sangat Mataram-sentris itu. Bahasa krama selama ini telah menjadi rezim yang membatasi masyarakat Jawa secara linguistik, sehingga egaliterianisme yang dulu menjadi karakteristik kulturalnya tergusur oleh tradisi unggah-ungguh yang sangat membatasi. Dalam periuk besar itulah masyarakat bebas berinteraksi, bersosialisasi, dan mengekspresikan karakteristik kultural mereka sehingga memunculkan beberapa kemungkinan dalam kehidupan kultural.

Pertama, kecenderungan memperkokoh konstruksi kultural pada lokalitas/etnisitas masing-masing etnis (Yuswadi, 2008: 58). Dengan kondisi ini, masyarakat bebas mengekspresikan orientasi ideal dan praktik kultural mereka sekaligus menegaskan keberbedaan kultural mereka. Sampai saat ini, masyarakat Jawa Mataraman dan Panaragan, misalnya, masih menjalankan upacara slametan terkait kelahiran, khitanan, pernikahan, dan kematian. Demikian pula masyarakat Madura masih kental tradisi ritual terkait keyakinan agama, kyai, dan pesantren. Wayang kulit dan jaranan berkembang di beberapa kecamatan yang menjadi basis etnis Jawa (Mataraman) seperti Semboro, Umbulsari, Kencong, Ambulu, dan Wuluhan. Sementara, reog Ponorogo berkembang di Ambulu dan Wuluhan. Adapun kesenian Can-macanan Kaduk, musik patrol, dan Ludruk berbahasa Madura eksis di Jember bagian Utara dan kota. Selain itu, mereka, utamanya yang berada jauh dari kota, masih menggunakan bahasa daerah masing-masing.

Kedua, terjadinya hibridisasi kultural sebagai akibat sosialisasi antaretnis (Yuswadi, 2008: 59). Kategorisasi hibridisasi budaya dalam masyarakat Jember seperti yang diungkapkan Yuswadi—dengan paradigma sosiologi—sebenarnya perlu dikritisi. Pandangan tersebut menegasikan motivasi ideologis-politis maupun ekonomis dalam hibridisasi. Dalam kacamata kajian poskolonial, hibriditas kultural merupakan bentuk dan strategi kultural yang berasal dari peniruan (mimicry) terhadap budaya dominan oleh masyarakat subordinat, tetapi tidak sepenuhnya, sehingga mereka juga tidak bisa dikuasai sepenuhnya (Bhabha, 1994, 1995). Peniruan yang berlangsung sekaligus menjadi ejekan (mockery) karena budaya dan masyarakat dominan yang tidak bisa menguasai sepenuhnya masyarakat subordinat yang, ternyata, masih menjalankan sebagian budaya lokalnya. Artinya, mereka masih berada di “ruang antara” (in-between space) yang mengakibatkan keberantaraan dan ambivalensi kultural—mencintai sekaligus membenci budaya dan masyarakat dominan. Keberantaraan dan ambivalensi itulah yang menghasilkan hibriditas, di mana asal-usul dan karakteristik lokalitas dikoreksi tanpa menghilangkan sepenuhnya; sebuah strategi subjektivitas baru agar mereka bisa survive.

Menurut saya, peniruan bahasa dan sebagian kultur Jawa oleh masyarakat Madura merupakan upaya mereka untuk berkontestasi dan survive dalam praktik kultural dan hidup di Jember. Kenyataannya, hibriditas semacam itu hanya berlangsung di kota kabupaten atau kota kecamatan yang struktur dan praktik birokrasinya secara historis banyak dikendalikan oleh elite Jawa. Sementara, di wilayah-wilayah pedesaan, masyarakat tetap menjalankan bahasa dan adat-istiadat etnis masing-masing. Dengan kata lain, konsep hibriditas budaya harus dilihat secara spesifik berdasarkan posisi geografis masyarakat. Selain itu, cara pandang yang hanya menempatkan interaksi kultural antara Jawa dan Madura juga menegasikan pengaruh budaya Barat yang dijalankan oleh pekebun dan birokrat kolonial dan transformasinya dari era Soekarno, Orde Baru, dan Reformasi yang juga ditiru oleh masyarakat Jember. Termasuk juga menegasikan interkasi kedua etnis besar itu dengan komunitas China dan Arab.

Dengan memakai konsep diaspora dalam periuk besar budaya, saya melihat ada beberapa keunggulan diskursif. Pertama, masyarakat Jember kaya akan ragam budaya berbasis karakteristik masing-masing etnis. Kedua, tidak perlu lagi bersusah payah mencari identitas budaya khas Jember, karena keragaman itulah identitas Jember sebenarnya. Pencarian identitas khas tertentu—seolah-olah made in Jember asli—hanya akan memunculkan peluang konflik atau sekedar menguntungkan individu/kelompok tertentu.[1] Masyarakat berhak mengekspresikan budaya masing-masing tanpa rasa takut, seperti yang terjadi di zaman Orde Baru ketika masyarakat China dilarang melakukan selebrasi kultural. Masyarakat China dengan Barongsai dan Arab dengan Gambus-nya juga berhak hidup. Ketiga, kalaupun ada interaksi kultural antaretnis dan menghasilkan tradisi hibrid, semacam bahasa, hal itu terjadi sebagai bentuk negosiasi dan artikulasi kepentingan untuk saling melanjutkan kehidupan secara berdampingan. Keempat, ketika penghargaan terhadap kekayaan kultural semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat, akan meningkatkan toleransi dan mengeliminir rasa takut di kalangan minoritas. Keunggulan terakhir ini pula yang bisa menjadi modal sosiokultural untuk menyemai benih-benih multikulturalisme di Jember, ketika di wilayah-wilayah lain yang multi-etnik dan multi-agama sering mengalami konflik berdarah.

Tantangan utama yang dihadapi dalam mengembangkan keragaman budaya dalam konsepsi periuk besar tersebut adalah semakin dominannya orientasi dan praktik kapitalisme pasar di tengah-tengan masyarakat. Memang sejak didatangkan oleh pemodal Belanda, masyarakat Jember sudah didesain dan dikonstruksi sebagai masyarakat kapitalis berbasis perkebunan. Perkembangan revolusi hijau pada masa Orde Baru dan saat ini semakin memasukkan masyarakat dalam jejaring pasar. Efek diskursif dari mekanisme tersebut adalah lahirnya “budaya konsumsi dan konsumen” dalam tranformasi modernitas.[2] Pun, selera seni beralih ke seni massa yang mengkonstruksi ideologi keserbacepatan, kekinian, kepuasan hasrat, dan kebaruan dalam sajian-sajian elektronik. Media, utamanya televisi, menjadi tradisi baru di ruang keluarga, dari dusun di perkebunan hingga kota.

Dalam kondisi tersebut, budaya etnis yang dulunya pernah menjadi primadona, mulai tergusur, meskipun tidak hilang sepenuhnya. Di Semboro dan sekitarnya, misalnya, wayang kulit masih ditonton orang, meskipun sebagian besar penonton muda hanya menikmati pertunjukan musik campursari dan dangdut koplo-nya. Di Balung, jaranan masih dikerubuti penonton, meski mereka lebih menikmati atraksi kesurupan dan goyang sensual penyanyi dangdut (Setiawan, 2008). Paling tidak, meskipun hanya bersifat klangenan/nostalgik/retrospektif, kesenian berbasis etnis masih eksis mengisi ruang-ruang kultural Jember yang tengah bergerak untuk menjadi modern melalui kecerdasan dan siasat hibrid (bercampur kesenian modern) yang dilakukan para pelakunya. Mereka tetap berupaya untuk menghidupkan kesenian etnis sebagai warisan budaya (cultural heritage), meskipun Negara tidak juga hadir.

Cerita-cerita Ironis

Adalah kelaziman di kalangan birokrat budaya dan pariwisata maupun pendidikan nasional, ketika budaya diposisikan sebagai nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa. Dengan posisi diskursif semacam itu, mereka berusaha memobilisasi makna-makna kultural sebagai kekuatan ideologis-politis yang bisa digerakkan setiap saat untuk mempertahankan kekuasaan dengan dalih integritas dan ketahanan nasional, termasuk dari ancaman budaya asing. Mereka sungguh berharap masyarakat tetap berperilaku adem-ayem, tidak neko-neko, dan mengganggu ketertiban. Negara, pada dasarnya, terjebak dalam esensialisme berlebihan yang menganggap budaya bangsa atau budaya lokal sebagai benda beku, dan mandeg—inter alia. Dalam pidato sambutan presiden, menteri, gubernur, bupati, kepala dinas, camat, sampai lurah/kepala desa, kita selalu dicekoki ungkapan yang sok nasionalis dan sok berbudaya, semacam “jangan sekali-kali meninggalkan jati diri bangsa”, “character building menuju bangsa yang berperadaban”, “budaya bangsa menentukan kemajuan bangsa”, dan masih banyak lagi “inflasi ungkapan” semacam itu. Benar-benar Orde Baru!!! Pertanyaannya, budaya yang mana? Apakah kita masih pantas disebut bangsa berbudaya? Apakah budaya masih menarik diperbincangkan ketika orientasi ekonomi kapitalis lebih enak diperbincangkan dengan para pemodal? Pernahkah pemerintah mempunyai desain kebijakan budaya dan pariwisata yang komprehensif dan strategis? Atau, dalam konteks Jember, kita berhak bertanya, apakah pantas kita membincang pengembangan pariwisata Jember berbasis warisan budaya? Apakah pemkab paham apa dan bagaimana budaya Jember? Apakah pernah mereka membuat desain kebijakan untuk mengembangkan budaya dan pariwisata?

Selama 15 tahun hidup di Jember, saya tidak pernah mendengar Pemkab, Dinas, atau politisi DPRD membuat kebijakan budaya dan pariwisata yang benar-benar memperhatikan permasalahan riil di masyarakat. Kalaupun “budaya pesantren” dianggap sebagai bagian dari budaya Jember, mungkin di situlah para birokrat dan politisi banyak menghabiskan uang. Entah sudah berapa ratus juta atau milyar uang yang masuk ke kalangan pesantren. Tapi, berapa ratus ribu yang pernah masuk ke komunitas Jaranan di Balung atau Ludruk di Mangli, misalnya? Paling-paling, petugas dari dinas atau kecamatan sekedar mendata, menyuruh mereka membuat nomor induk, dan meminta mereka berpartisipasi dalam karnaval 17 Agustus dengan uang akomodasi terbatas plus anjuran heroisme. Bahkan, Pak Tarji, pengrajin alat musik patrol di Jenggawah yang sudah mengjual produknya ke Madura, Yogyakarta, dan Jakarta, pada awal 2008 pernah dengan wajah polos bercerita kepada saya, “Pernah saya disuruh datang ke Pameran Pembangunan di GOR. Ya, saya datang dengan modal uang pas-pasan. Saya pikir saya dibantu menjualkan alat-alat patrol buatan saya. E, ternyata cuma dipajang. Sudah gitu, uang transport sebagian saya sendiri yang nanggung.” Tetapi jangan khawatir, perilaku birokrat seperti itu tidak hanya terjadi di Jember, tetapi juga di Banyuwangi dan sebagian besar kabupaten di Indonesia.

Bergeser ke masalah benda-benda sejarah dan purbakala, kondisinya tidak jauh berbeda—bahkan lebih mengerikan. Menurut data Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan Mojokerto di Jember, terdapat 400 lebih benda purbakala berupa arca, batu kenong, menhir, sarkopagus, dolmen dan senjata Kerajaan Majapahit. Ironisnya, sebagian besar benda-benda tersebut terpaksa disimpan di beberapa tempat karena Jember belum mempunyai museum.[3] Akibat dari ketiadaan museum dan kurangnya petugas kepurbakalaan adalah hilangnya—atau lebih tepatnya dicurinya—sekitar 100 artefak di Kompleks Situs Kamal, Kecamatan Arjasa, antara 1999-2001[4], termasuk benda-benda sejarah di situs Candi Deres Desa Purwosari Kecamatan Gumukmas.[5] Tragedi sejarah tersebut, paling tidak, menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk mengurus peninggalan purbakala dan sejarah. Ketika kota-kota di Eropa dan Amerika rajin mendirikan museum sejarah untuk kepentingan pendidikan dan pariwisata, Jember yang sebenarnya sangat kaya akan benda-benda sejarah dan purbakala belumlah berbuat apa-apa.

Belum lagi tidak terawatnya bangunan ataupun infrastruktur peninggalan kolonial yang ratusan ribuan jumlahnya. ‘Nasib baik’ masih dialami oleh kompleks bangunan loji atau kamaran di perkebunan kopi, kakao, karet, maupun tembakau serta kawasan pabrik gula yang masih dirawat sampai sekarang oleh PTPN maupun perkebunan tentara dan swasta. Yang ironis adalah kompleks Pabrik Gula Semboro di Kencong yang sekarang ditumbuhi semak belukar. Begitu juga dengan gedung-gedung bioskop/pertunjukan yang dibangun kolonial Belanda di dekat Pabrik Gula atau kota-kota kecamatan dan kabupaten. Kondisi mereka benar-benar penuh kerak lumut. Bahkan, Gedung GNI di Jember menjadi tempat komersil. Di gedung-gedung itulah, masyarakat Jember tempo doeloe menikmati film dari Amerika dan Eropa, yang sekaligus memperkenalkan mereka secara intim dengan warna-warni jagat modern; dari pakaian modis, mobil, hingga gedung-gedung megah. Bahkan, menurut pengakuan beberapa orang di Semboro yang didongengi almarhum orang tua mereka, pada hari-hari tertentu di gedung-gedung itu ditampilkan kesenian tradisional seperti wayang wong, ludruk, ketoprak, dan janger. Artinya, pemerintah kolonial, meskipun menjajah, masih menyediakan gedung sebagai arena bagi masyarakat untuk menikmati kesenian mereka. Sementara, pemerintah saat ini, meskipun tidak menjajah tidak bisa membuat gedung pertunjukan yang representatif. Cukup ironis, bukan?

Kalau apa-apa yang saya ungkapkan di atas lebih berupa warisan budaya yang bersifat tangible, Jember sebenarnya memiliki warisan yang bersifat intangible, seperti cerita lisan, pepatah dan petuah etnis, seni pertunjukan, bahasa, ingatan manusia, dan lain-lain. Sogol Pendekar Sumur Gemuling, misalnya, adalah salah satu cerita rakyat di Gemuling Ambulu yang benar-benar terjadi. Cerita itu sangat populer dalam pertunjukan ludruk di Jember, bahkan sampai ke Surabaya dan sekitarnya. Menurut versi non-militer, Sogol adalah tokoh rakyat pembela kaum miskin. Pada masa 60-an dia mencuri harta para juragan dan tuan tanah di desa untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Dia tertembak karena ibunya diancam akan dibunuh oleh aparat keamanan. Pasca-65, ludruk berada dalam pembinaan tentara karena sebelumnya para senimannya memang banyak yang menjadi anggota LEKRA. Oleh tentara, cerita Sogol diubah setting waktunya menjadi zaman kolonial Belanda. Tentu masih banyak cerita-cerita serupa yang apabila digali bisa menjadi kekayaan kultural dan inspirasi perjuangan bagi generasi muda saat ini. Sayangnya, lagi-lagi tidak ada usaha untuk mendokumentasikan cerita-cerita itu.

Sembari tertawa geli dalam hati, saya terkadang berpikir, “mungkin kita harus belajar kepada para germo dan PSK di lokalisasi Puger bagaimana cara menjaga dan meramaikan situs ingatan”. Mengapa? Sungai Besini yang di atasnya sekarang menjadi kompleks pelacuran terbesar di Jember, menurut Mas Suharto ‘Gendon’ dan Mas Hendro Sumartono, dosen Jurusan Sejarah FS UJ yang paham isi Negara Kertagama, adalah tempat istirahat dan pesta Raja Majapahit, Hayam Wuruk, beserta para kesatrianya. Mereka menikmati minuman keras dan ‘bermain’ perempuan. Terlepas dari makna negatif dan keinginan sebagian orang untuk menghancurkan lokalisasi itu, para germo dan pelacur berhasil ‘menjaga’ Sungai Besini sebagai situs ingatan yang tetap berfungsi sebagaimana diwariskan para leluhur Majapahit, tempat melampiaskan hasrat duniawi. Apakah pernah para guru memberitahukan eksistensi Sungai Besini di zaman Majapahit kepada para murid? Jangan-jangan mereka takut karena dianggap merusak moral? Atau, jangan-jangan mereka tidak tahu?

Maka, sebelum Kantor Pariwisata dan Budaya berniat membuat rancangan program atau kebijakan yang mengintegrasikan warisan kultural (kekayaan sejarah, budaya, dan purbakala) dengan aktivitas pariwisata, alangkah bijaknya kalau cerita-cerita ironis di atas menjadi bahan renungan. Saya masih berusaha menyimpan optimisme sebagai pengajar dan warga Jember bahwa Kantor Pariwisata dan Budaya saat ini benar-benar mau mereformasi institusi mereka (semoga!!!). Tidak seperti beberapa tahun yang lalu di mana para pejabat yang dimutasi ke dinas ini menganggap dibuang ke tempat yang tidak basah. Akibatnya, pernah ketika diajak audiensi oleh DPRD untuk membicarakan program dan anggaran, mereka kebingungan karena tidak siap materi. Kerangka pikir dan kerja birokrat pariwisata dan budaya sudah semestinya bisa secara cerdas memahami potensi dan permasalahan yang berkembang, sehingga apapun kebijakan dan program yang mereka buat bisa memberdayakan masyarakat.

Mencari Model Pengembangan

Salah satu kelemahan utama dalam pengembangan “pariwisata berbasis warisan kultural” adalah cara berpikir instan yang ingin segera mendapatkan pemasukan finansial tanpa memikirkan cara mengembangkannya secara bertahap. Pengintegrasian warisan budaya ke dalam mekanisme pariwisata pertama-tama harus tetap berprinsip pada aspek keberlanjutan (sustainibility) yang bisa memberdayakan secara ekonomi dan sosiokultural komunitas pendukung tempat warisan itu berada. Penciptaan paket wisata yang hanya menonjolkan aspek karnaval tanpa berpikir bagaimana cara menghidupkan warisan tertentu hanya bersifat lipstik dan tidak berpihak pada keberdayaan dan kesejahteraan individu dan komunitas pendukungnya. Efek lebih lanjut dari model karnaval adalah selebrasi penanda kultural yang seolah-olah masih eksis dalam komunitasnya, padahal, realitasnya hanya di-cipta-ulang.

Menurut saya, warisan budaya harus ditempatkan dalam konteks sesuatu yang berhak hidup dalam ingatan atau praksis kehidupan masyarakat. Apa-apa yang diposisikan sebagai warisan tentu saja diidealisasi sebagai nilai-nilai dan material yang baik, yang dianggap bermanfaat bagi ingatan kolektif sebuah komunitas atau masyarakat. Meskipun demikian, warisan budaya juga bisa menimbulkan konflik.[6] Sudut pandang yang dibutuhkan oleh penentu kebijakan adalah bahwa masing-masing individu di dalam komunitas etnis memiliki hak yang sama dalam mengatur dan menjalankan warisan budaya—tentu saja sesuai dengan perannya masing-masing—agar komunitas secara keseluruhan bisa berdaya. Ketika komunitas berdaya, maka warisan budaya tidak akan hilang, meskipun terpaan pengaruh budaya modern dan global semakin kuat. Sebaliknya, ketika komunitas tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari warisan budaya tersebut, maka mereka akan dengan mudah menganggapnya sekedar tontonan yang suatu saat akan membosankan dan hilang dengan sendirinya. Hilangnya warisan budaya adalah hilangnya identitas kultural dan ikatan sosial yang bisa berimbas pada buruknya martabat dan hak asasi manusia.[7] Tentu saja, berarti pula hilangnya potensi besar untuk ekonomi pariwisata. Maka, dibutuhkan model pariwisata berbasis warisan budaya yang bisa secara berkelanjutan memberdayakan komunitas pendukung, bukan sekedar pemodal atau birokrat.

Pariwisata Berkelanjutan (sustainable tourism). Pergeseran paradigma mendasar dalam dunia pariwisata secara global adalah mulai munculnya kesadaran terhadap efek-efek negatif dari pariwisata massif yang sekedar mengedepankan keuntungan finansial, terutama para pemodal besar, dan mengabaikan keberlangsungan lingkungan, budaya, dan komunitasnya. Salah satu bentuk kesadaran tersebut adalah mulai dikembangkannya pariwisata berkelanjutan. Wight (dikutip dalam Murphy & Price, 2005: 174) berpendapat bahwa pariwisata berkelanjutan mengidealisasi integrasi tujuan ekonomi, sosial, lingkungan, dan kultural. Sementara, Faulkner (dikutip dalam Murphy & Price, 2005: 176) mensintesakan beberapa komponen bagi pariwisata berkelanjutan, antara lain: (1) menjaga dan mengembangkan aset alam dan budaya dalam objek wisata; (2) menjaga dan mengembangkan kualitas dan kesempatan hidup penduduk di sekitar objek wisata; (3) memuaskan kebutuhan dan harapan dari para wisatawan; (4) secara ekonomis bisa dijalankan dan menjanjikan pengembalian modal bagi investasi para pelaku pariwisata; (5) mengutamakan kesamaan dalam distribusi modal dan keuntungan pariwisata antara segmen-segmen berbeda dalam komunitas dan antara generasi sekarang dan mendatang.

Menurut Murphy & Price (2005: 178-179), paling tidak, terdapat 3 dimensi yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan konsep pariwisata berkelanjutan. Pertama, manajemen sumberdaya yang mensyaratkan pengelolaan dan pengembangan objek wisata, pendidikan bagi komunitas pendukung, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Kedua, manajemen tersebut harus ditekankan pada pemahaman bahwa pariwisata sebagai aktivitas ekonomi, harus bisa menghidupkan dan menguntungkan komunitas. Ketika komunitas secara ajeg diberi kesempatan untuk mengelola dan mendapatkan keuntungan, maka mereka diharapkan bisa terus menjaga dan mengembangkan warisan budaya yang ada. Ketiga, pentingnya memenuhi aturan sosial, dalam artian menghargai kehidupan warga, lingkungan, dan tradisi yang ada.  

Konsepsi ideal pariwisata berkelanjutan memiliki beberapa kelemahan operasional. Pertama, kurang siapnya sumberdaya manusia dalam komunitas pendukung karena rendahnya tingkat pendidikan mereka. Kedua, kurang siapnya birokrat pariwisata untuk menyerahkan sebagian tugas dan keuntungan kepada komunitas pendukung, karena mereka biasa melakukan korupsi dari aktivitas pariwisata. Kedua kelemahan tersebut memunculkan kelemahan ketiga, yakni masuknya para pemodal besar yang bisa bermuka manis kepada birokrat dan komunitas pendukung. Mereka seolah-olah bisa mengadopsi aspirasi kedua pihak, tetapi keuntungan besar sebenarnya tetap berada di pihak pemodal. Ketika dua kelemahan pertama tidak bisa diatasi, maka industri pariwisata tetap saja akan menjadi ajang bisnis semata. Eksotisme alam, benda purbakala, makanan tradisional, maupun atraksi kesenian hanya menjadi medium baru bagi pemodal neoliberal untuk mengkomodifikasi kerinduan posmodern masyarakat Barat dan metropolitan terhadap etnisitas dan tradisionalisme yang akhir-akhir ini meningkat.[8] Sementara, komunitas hanya menjadi saksi dari transaksi finansial yang bergulir setiap hari.

Potensi warisan budaya Jember, sebenarnya, sangat memungkinkan dikembangkan dengan model pariwisata berkelanjutan. Sebagaimana saya jelaskan secara singkat di atas, Jember memiliki keragaman kultural berbasis etnis yang sebagian masih bertahan hingga saat ini. Selain itu, warisan purbakala dan sejarah sangat banyak. Masalahnya adalah bagaimana komitmen birokrat pariwisata dan budaya untuk mengembangkannya. Dalam pemahaman saya, terdapat beberapa langkah strategis berikut bisa diupayakan oleh birokrat dalam sektor budaya dan pariwisata terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis warisan budaya di Jember.

Pertama, penelitian mendalam (bukan sekedar pemetaan) tentang (1) potensi seni, sejarah dan purbakala, kearifan lokal, bahasa, bentang alam, maupun ritual; (2) kesiapan komunitas pendukung untuk menjalankan kerja-kerja pariwisata; dan, (3) analisis potensi pasar, keuntungan, dan sistem sharing antara birokrat dan komunitas pendukung. Penelitian tersebut tidak sekedar memetakan potensi, tetapi menelaah kelemahan, permasalahan, dan keunggulan yang ada pada objek warisan kultural. Terkait komunitas pendukung, apa yang harus dikaji adalah kesiapan sosiokultural mereka, termasuk potensi kriminal maupun konflik yang bisa terjadi. Dengan kata lain, penelitian tidak hanya bernada positivis, semata-mata dilihat dari ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, peran akademisi sangat signifikan.

Kedua, penentuan lokasi atau objek warisan kultural berdasarkan prioritas. Tidak mungkin semua warisan kultural di Jember bisa dijadikan objek wisata secara serentak. Berpikir prioritas adalah kata kunci untuk menentukan objek warisan mana yang akan dikembangkan dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Analisis kesiapan infrastruktur dan komunitas pendukung menjadi penting dalam penentuan tersebut. Dalam konteks Jember saat ini, material purbakala sangat memungkinkan diarahkan ke aktivitas pariwisata-pengetahuan—pariwisata yang bertujuan edukasi, selain menghasilkan pemasukan ekonomi.

Ketiga, pelatihan bagi komunitas pendukung. Pelatihan ini sangat dibutuhkan karena sebagian besar dari mereka belum mengenal seluk-beluk dunia pariwisata. Kemampuan bahasa asing dengan prioritas siswa atau pelaku di tingkat komunitas, penguatan persepsi tentang pentingnya warisan kultural, etika dalam melayani tamu, akuntabilitas finansial, cara merawat dan menjaga objek warisan kultural, maupun cara merawat akomodasi adalah sebagian dari materi pelatihan yang bisa diberikan. Kesiapan komunitas pendukung merupakan modal utama berlangsungnya pariwisata warisan kultural yang berkelanjutan.

Keempat, penyediaan infrastruktur pendukung. Sudah menjadi rahasia umum, ketersediaan sarana pendukung pariwisata banyak dikeluhkan oleh wisatawan. Dalam aspek kebersihan, kamar mandi dan WC umum sering tampak kotor. Kalau untuk urusan hotel dan rumah makan, di Jember memang sudah lumayan memadai. Selain itu, paradigma yang harus dikembangkan adalah bahwa fasilitas pendukung tidak hanya berupa hotel, rumah makan, kamar mandi, maupun WC umum, tetapi sarana yang melengkapi objek wisata kultural lainnya. Di situs benda purbakala, displays yang menceritakan kepada pengunjung tentang sejarah material dan situs sangat membantu pengunjung, utamanya siswa/mahasiswa maupun peneliti. Panggung atau gedung pertunjukan untuk menggelar seni tradisional yang dikhususkan untuk kepentingan pariwisata sangat dibutuhkan, selain museum untuk benda purbakala. Revitalisasi gedung bioskop buatan Belanda sangat mungkin dilakukan, kecuali untuk gedung yang sudah hancur seperti di Balung. Selain itu, optimalisasi rumah penduduk sebagai tempat tinggal wisatawan yang ingin mendalami kehidupan kultural sehari-hari dan budaya pertanian masyarakat, misalnya, juga bisa dicoba.

Kelima, membuat agenda pariwisata warisan kultural secara berkala. Tentu bukan hanya JFC yang bisa dibuat di Jember. JFC, bagi saya, bukan sebuah prestasi pariwisata yang luar biasa karena efeknya tidak berkelanjutan—hanya beberapa hari—dan tidak melibatkan pemberdayaan bagi komunitas secara luas. Dengan basis kekayaan kulturalnya, birokrat pariwisata dan budaya sebenarnya bisa membuat agenda-agenda besar di Jember. Karnaval bisa menjadi alternatif, tetapi bukan sekedar selebrasi sesaat. Artinya, apa-apa yang ditampilkan adalah apa-apa yang masih benar-benar eksis. Selain itu, agenda tidak harus terpusat di kota, seperti BBJ. Bisa saja agenda pariwisata disebar ke kecamatan-kecamatan tempat di mana warisan kultural ada. Dengan pola seperti itu, persebaran kesempatan ekonomi-pariwisata juga semakin merata.

Keenam, membuat paket pariwisata alternatif. Yang dimaksud dengan pariwisata alternatif adalah bentuk paket pariwisata yang bisa membuat wisatawan singgah lama di sebuah tempat dan mendekatkan mereka dengan penduduk dan lingkungan lokal serta tidak semata-mata mengutamakan kepentingan komersil (MacLeod, 2005). Keuntungan ekonomi memang tidak bersifat massif, tetapi lebih mengedepankan efek lanjutan dari kedekatan kultural antara wisatawan dan komunitas sehingga mereka bisa menginformasikan kepada keluarga dan kawan di tempat asa. Mereka bisa saja menikmati atau mengkaji benda kultural dan tinggal di rumah penduduk selama beberapa minggu ataupun bulan. Outbonds juga menjadi jenis pariwisata alternatif yang memberikan keuntungan tidak hanya bagi agen, tetapi komunitas pendukung. Potensi bentang alam, perkebunan, kesenian tradisional, dan kearifan lokal sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pariwisata alternatif.

Ketujuh, membangun jejaring secara regional, nasional, dan global. Terobosan Kantor Pariwisata dan Budaya Jember untuk membuat booklet dan majalah pariwisata serta mengirimkannya ke kedutaan-kedutaan negara asing di Jakarta patut untuk diapresiasi. Namun, yang lebih penting adalah berkomunikasi dan membuat jejaring dengan travel agency di dalam negeri dan luar negeri. Kecenderungan perpsketif posmodern wisatawan luar negeri terhadap eksotisme perlu disahut dengan memberikan informasi yang menarik, tetapi tidak dibuat-buat. Pembuatan VCD dokumentasi atau profil yang di-upload melalui website atau dikirimkan ke travel agency juga bisa dilakukan agar gambaran menarik potensi warisan kultural Jember bisa dengan mudah dipahami oleh wisatawan.

Kedelapan, membangun sinergi antarlembaga. Kantor Pariwisata dan Budaya sudah saatnya membangun kerjasama sinergis dengan dinas-dinas lain (Pendidikan Nasional, Pertanian, Perkebunan, Pekerjaan Umum, Perindustrian dan Perdagangan, Perhubungan, dan lain-lain) untuk menyamakan paradigma dalam pengembangan pariwisata warisan budaya secara berkelanjutan. Dukungan dari dinas-dinas lain akan mempermudah kerja-kerja kepariwisataan ke depan. Contoh sederhana, bagaimana akan dibuat agenda pertunjukan kesenian tradisional kalau gedung pertunjukan tidak ada yang representatif di Jember. Bagaiamana pelaku seni akan melakukan regenerasi dengan baik untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis seni kalau para pengrawit, misalnya, sudah banyak yang tua. Sekolah sebenarnya bisa memasukkan pelajaran kesenian tradisional Jember berbasis etnis masing-masing sebagai muatan lokal untuk mendukung pengembangan kesenian tradisional.

Akhirnya, Menunggu dan Menagih Komitmen Pemegang Kebijakan

Saya telah mengutarakan kritik dan sedikit gagasan terkait integrasi warisan kultural dalam industri pariwisata Jember yang bisa memberdayakan (bukan, memperdayakan!) komunitas pendukung. Kritik dan gagasan tersebut memang masih bersifat umum dan membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Namun, paling tidak, dengan mengungkapkannya kritik, berarti saya sudah menyalurkan uneg-uneg, gugatan, dan kemarahan sebagian pelaku kultural yang selama ini hanya bisa nggrundel. Kritik sangat dibutuhkan karena, jangan-jangan, para birokrat sudah merasa benar dengan apa-apa yang mereka lakukan selama ini. Atau, jangan-jangan mereka menganggap akademisi tidak ada yang mempersoalkan kebijakan budaya dan pariwisata yang mereka buat.

Bagi saya pribadi, semua kekayaan dan warisan kultural sudah terhampar di depan mata. Bukan hanya JFC yang bisa menonjolkan Jember. Kalau selama ini orang luar mengaggap Jember tidak punya potensi budaya, sudah saatnya kita membalik logika tersebut. Tentu kerja keras dan komitmen tinggi dari birokrat sangat dibutuhkan, selain kemauan komunitas pendukung dan tawaran konsep para akademisi. Sekali lagi, para birokrat sudah waktunya merubah paradigma dilayani masyarakat dengan melayani masyarakat. Kemauan seperti itu akan berimplikasi pada kesiapan membuat kebijakan pariwisata dan budaya yang: pro-rakyat; pro-warisan kultural; dan, pro-lingkungan. Kue hasil pariwisata sudah saatnya tidak hanya dinikmati segelintir orang yang membuat ‘kesepatakan di bawah meja’.

Sejatinya, semua negara di dunia sangat menyadari peluang besar pemberdayaan pariwisata warisan budaya. Dengan penuh kesadaran, mereka membuat politik anggaran yang mendukung industri pariwisata, bukan semata-mata mendatangkan devisa, tetapi juga mampu mensejahterahkan rakyat dan menjaga objek-objek warisan kultural. Bahkan, Thailand dan Kamboja sampai harus berkonflik senjata untuk memperebutkan sebuah candi. Di sini, kita sangat kaya akan potensi kultural tersebut. Sangat disayangkan, kalau para anggota DPRD dan birokrat hanya bisa membuat program wisata ke luar negeri atasnama kunjungan kerja, tetapi tidak mengetahui indahnya Tancak Tulis di Bangsalsari atau indahnya barisan obor waktu dini hari ketika para penyadap karet berangkat kerja. Atau, sekali lagi, jangan-jangan mereka masih kalah dengan para germo dan PSK dalam menghidupkan situs Sungai Besini sebagai warisan Majapahit???

Bacaan

Bhabha, Hommi K. 1994. The Location of Culture. London: Routledge.

_______________. 1995. “Signs Taken for Wonders”, dalam Bill Aschroft, Garret Griffiths, dan Helen Tiffin (eds). The post-colonial studies reader. London: Routledge.

Bryman, Alan. 1995. Disney and His World. London: Routledge.

Byrne, Eleanor & Martin McQuillan. 1999. Deconstructing Disney. London: Pluto Press.

Comaroff, John L. & Jean Comaroff. 2009. Ethnicity Inc. Chicago: The University of Chicago Press.

Douglas J. Goodman & Mirelle Cohen. 2004. Consumer Culture: A Reference Handbook. California: ABC-CLIO, Inc.

Hae-kyung Um (ed). 2005. Diasporas and Interculturalism in Asian Performing Arts: Translating traditions. London: Routledge Curzon.

Kalra, Virinder S., Raminder Kaur, & John Hutnyk. 2005. Diaspora & Hybridity. London: Sage Publications.

MacLeod, Donald V.L. “Alternative tourism: a comparative analysis of meaning and impact”, dalam William F. Theobald (ed). Global Tourism, 3rd Edition. Amsterdam: Elsevier Inc.

Mehta, Brinda. 2004. Diasporic (Dis)locations: Indo-Caribbean Women Writers Negotiate the Kala Pani. Jamaica: University of the West Indies Press.

Murphy, Peter E. & Garry G. Price. 2005. “Tourism and Sustainable Development”, dalam William F. Theobald (ed). Global Tourism, 3rd Edition. Amsterdam: Elsevier Inc.

Setiawan, Ikwan. 2009. “Hibriditas Estetik Jaranan: Strategi Survival dalam Ruang Kultural Transformatif Desa”, dalam Jurnal Kultur, Vol. 1 No. 2.

Silverman, Helaine & D. Fairchild Ruggles (eds). 2007. “Introduction: Cultural Heritage and Human Rights”, dalam Cultural Heritage and Human Rights. New York: Springer.

Yuswadi, Hary. 2008. “Budaya Pandalungan: Bentuk Multikulturalitas dan Hibridisasi Budaya Antaretnik”, dalam Ayu Sutarto & Setya Yuwana Sudikan (ed). Pemetaan Kebudayaan di Provinsi Jawa Timur: Sebuah Upaya Pencarian Nilai-nilai Positif. Surabaya: Biro Mental Spiritual Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Komyawisda Jatim.

“Di Jember, Ratusan Benda Prasejarah Hilang” diunduh dari: http://berita.liputan6.com/read/12830/di-jember-ratusan-benda-prasejarah-hilang, 19 September 2011.

“Jember Miliki 400 Benda Purbakala”, diunduh dari: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/23/los6t2-jember-miliki-400-benda-purbakala, 19 September 2011.

“Jember Kurang Tenaga Ahli Purbakala”, diunduh dari: http://oase.kompas.com/read/2011/04/04/22485063/Jember.Kurang.Tenaga.Ahli.Purbakala, 19 September 2011.

“Peninggalan Majapahit Ditemukan di Jember”, diunduh dari: http://berita.liputan6.com/read/11021/peninggalan-majapahit-ditemukan-di-jember, 19 September 2011.

[1] Beberapa tahun yang lalu, misalnya, seorang pegiat seni mendapat dana pembinaan dari Provinsi Jawa Timur karena ia menulis secara historis-estetik tentang can-macanan kaduk. Para pegiat can-macanan kaduk berang dengan anugrah itu, karena mereka merasa si seniman tidak pernah berkontribusi terhadap perkembangan can-macanan kaduk. Usaha semacam itu terbukti tidak pernah menyentuh akar permasalahan dan hanya menguntungkan individu atau kelompok yang mempunyai jaringan ke birokrat.

[2] Budaya konsumsi memposisikan konsumsi bukan sekedar sebagai praktik menikmati benda-benda, tetapi sebagai makna dan nilai ideologis yang melekat pada mereka dan telah menjadi bagian dari tradisi keseharian masyarakat kontemporer. Sebagai makna, konsumsi merupakan serangkaian praktik yang melaluinya komoditas menjadi bagian integral dari individu. Komoditas, seperti makanan, tidak hanya dimakan untuk memenuhi kebutuhan perut, tetapi ada makna-makna partikular yang mendorong individu untuk memakannya. Makan ayam krispi di KFC tentu menghadirkan makna yang lebih tinggi dibandingkan dengan di trotoar Jl. Jawa. Kalau dulu konsumsi merefleksikan budaya etnis tertentu, saat ini konsumsi adalah nilai kultural itu sendiri. Semua bentuk kehidupan sosial—dari pendidikan sampai kampanye politik—saat ini dilihat sebagai relasi konsumen. Setiap ruang publik, setiap pertemuan publik, dan setiap ekspresi kreatif didorong untuk melahirkan tradisi konsumsi. Budaya konsumen tidak hanya berhasil memuaskan hasrat dan kebutuhan kita, tetapi juga berhasil dalam meredefinisi apa yang kebutuhan kita dalam memperluas kasrat kita. Lihat, Goodman & Cohen, 2004: 1-5.

[3] Lihat, “Jember Miliki 400 Benda Purbakala”, diunduh dari: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/23/los6t2-jember-miliki-400-benda-purbakala, 19 September 2011. Lihat juga, “Jember Kurang Tenaga Ahli Purbakala”, diunduh dari: http://oase.kompas.com/read/2011/04/04/22485063/Jember.Kurang.Tenaga.Ahli.Purbakala, 19 September 2011.

[4] Lihat, “Di Jember, Ratusan Benda Prasejarah Hilang” diunduh dari: http://berita.liputan6.com/read/12830/di-jember-ratusan-benda-prasejarah-hilang, 19 September 2011.

[5] Lihat, “Peninggalan Majapahit Ditemukan di Jember”, diunduh dari: http://berita.liputan6.com/read/11021/peninggalan-majapahit-ditemukan-di-jember, 19 September 2011.

[6] Silverman & Ruggles (2007: 5) mengingatkan: “Warisan adalah sebuah konsep yang kepadanya sebagian besar orang akan melekatkan nilai positif. Pelestarian budaya material—objek seni dan peralatan sehari-hari, arsitektur, dan bentang alam—dan budaya tidak konkrit—seni pertunjukan, musik, teater, dan ritual, serta bahasa dan ingatan manusia—secara umum dihormati sebagai kebaikan bersama yang menguntungkan setiap orang. Baik identitas personal maupun komunitas dibentuk melalui objek tangible dan pertunjukan kultural intangible, sehingga formasi identitas yang kuat akan tampak menjadi sesuatu yang baik secara mendasar. Tetapi, warisan juga berjalin-kelindan dengan identitas dan wilayah, di mana inidividu dan komunitas sering berkompetisi atau berkonflik. Konflik bisa saja terjadi terkait isu lahan komunitas lokal dan hak kekayaan kultural, atau antara etnis minoritas dan mayoritas memperebutkan hak untuk mendefinisikan dan mengatur warisan kultural dari minoritas. Jadi, selain bisa menyatukan, warisan juga bisa memisahkan. Kontestasi tersebut, ketika tak terselesaikan, bisa mengarah pada resistensi, kekerasan, dan perang. Konflik antara warisan dunia dan nasional serta individual dan lokal muncul pada titik kritis tersebut. Warisan tidak dimaksudkan sebagai kategori netral dari definisi-diri ataupun sesuatu yang sedari awal positif. Ia adalah konsep yang bisa mempromosikan pengetahuan-diri, memfasilitasi komunikasi dan pembelajaran, dan membimbing pewaris budaya masa depan dan masa lampau historisnya.”

[7] Mengutip perkataan Mesekell (dikutip dalam Silverman & Ruggles, 2007: 5), “hilangnya warisan bisa dengan mudah dianggap sebagai kejahatan bagi banyak generasi, menghapus ingatan kultural dan menyulitkan jejaring dengan masa lampau yang bersifat integral guna mengembangkan dan melanjutkan identitas modern”.

[8] Contoh menarik dari kejelian pemodal industri budaya dan pariwisata terhadap kerinduan posmodern adalah inkorporasi etnisitias sebagai basis produksi. Etnisitas menjadi formula bisnis baru di mana segala keragaman dan kompleksitas terkait etnik diabstraksikan dan disederhanakan menjadi paket pariwisata, kerajinan, kesenian, pakaian, maupun tampilan-tampilan di media, sehingga ia masuk ke dalam jejaring kapitalisme neoliberal (Comaroff & Comaroff, 2006). Kemasalampauan yang sangat complicated bangsa Afrika dan Asia—terkait, misalnya, dengan penjajahan dan peperangan—dimodifikasi dengan prinsip penghapusan segala memori kengerian dan dihadirkan sebagai sarana rekreasi dimana orang bisa bahagia dan mentertawakan segala atraksi, figur, maupun peristiwa terkait masa lampau, sembari menikmati stereotipisasi-stereotipisasi ras, etnik, maupun gender yang terus berlanjut, seperti yang terjadi di Disneyland (Bryman, 1995: 100-112; Byrne & McQuillan, 1999). Bahkan, teks, sejarah, keyakinan, dan praktik keagamaan menjadi representasi narratif dalam media dan produk-produk lain semakin populer saat ini. Di Indonesia, Bali adalah contoh menarik dari komodifikasi selera posmodern tersebut, di mana jutaan turis ingin menikmati bentang alam dan keunikan tradisional. Dalam dunia televisi, saat ini beberapa program mengeksploitasi keunikan tradisional dan eksotisme, seperti Runaway Ethnic (Trans TV), Bolang dan Paradiso (Trans7), Mutu Manikam (TV One), dan lain-lain.